DILEMA PINJAMAN DAERAH
Kapasitas Fiskal terutama dari PAD sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah dalam meningkatkan pembangunan, disisi lain pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu pembiayaan alternatif untuk mengatasi masalah rendahnya kapasitas fiskal adalah dengan melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah dengan berbagai regulasi, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, PP 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional serta regulasi teknis lainnya. Instrumen ini memungkinkan daerah memperoleh pembiayaan dari pemerintah pusat, lembaga keuangan, maupun sumber lainnya untuk mendanai proyek prioritas. Ditengah ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat, pinjaman daerah merupakan pilihan instrument yang menggoda sekaligus beresiko. Bagi daerah dengan fiskal rendah, m...