DILEMA PINJAMAN DAERAH

Dexwis -

 

Kapasitas Fiskal terutama dari PAD sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah dalam meningkatkan pembangunan, disisi lain pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu pembiayaan alternatif untuk mengatasi masalah rendahnya kapasitas fiskal adalah dengan melakukan pinjaman daerah.

Pinjaman daerah dengan berbagai regulasi, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, PP 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional serta regulasi teknis lainnya. Instrumen ini memungkinkan daerah memperoleh pembiayaan dari pemerintah pusat, lembaga keuangan, maupun sumber lainnya untuk mendanai proyek prioritas.





Ditengah ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat, pinjaman daerah merupakan pilihan instrument yang menggoda sekaligus beresiko. Bagi daerah dengan fiskal rendah, meminjam bukanlah sekedar  keputusan  finansial melainkan sebuah perjudian kebijakan yang mempertaruhkan stabilitas anggaran di masa depan. Pinjaman Daerah merupakan pisau bermata dua, disatu sisi pinjaman daerah digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun disisi lain pinjaman daerah berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama apabila kemampuan bayar daerah terbatas.

Dengan pinjaman daerah dapat mempercepat penyediaan layanan publik tanpa menunggu punya kasda yang cukup. Pinjaman daerah mampu menjadi alat untuk mendistribusikan beban biaya pembangunan antar generasi.  Namun bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah, memilili ruang gerah yang sangat sempit  karena sebagian pendapatan daerah terkunci oleh belanja wajib dan mandatory spending sesuai ketentuan. Menambahkan unsur pembayaran bunga dan pokok pinjaman dalam struktur APBD sangatlah riskan dapat menimbulkan efek belanja untuk kesejahteraan masyarakat justru tergerus oleh kewajiban membayar bunga dan pokok utang.

Sebagian besar daerah memiliki PAD yang sangat kecil, sehingga tidak cukup membiayai infrastruktur yang besar, pinjaman daerah menjadi solusi instan untuk mengisi kesenjangan pendanaan. Fiskal daerah bertujuan mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pembiayaan publik. Dalam kerangka teori ekonomi publik, pinjaman dapat digunakan untuk investasi produktif yang memberikan manfaat lintas generasi (intergenerational equity). Namun pinjaman daerah  menambah ruang fiskal jangka pendek, tetapi mengurangi di masa depan karena kewajiban utang.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, jaringan air bersih biasanya mampu meningkatkan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat, namun dalam praktik pinjaman daerah tidak seluruh proyek yang didanai benar-benar memiliki dampak strategis dalam artian tidak semua proyek sepenuhnya mendesak maupun produktif.  Apabila proyek yang didanai dari pinjaman tidak produktif, pemerintah daerah tetap membayar utang tanpa memperoleh manfaat ekonomi. Pinjaman daerah wajib dengan analisis kelayakan yang mendalam baik dari dampak ekonomi yang dihasilkan maupun dari sisi kemampuan bayar.

Pemerintah pusat telah menetapkan instrumen kendali  berupa  DSCR (Debt Service Coverage Ratio) dengan ambang batas minimal 2,5 dimana daerah wajib memiliki sisa pendapatan minimal dua setengah kali dari beban utang tahunan. Pada umumnya secara umum daerah dinyatakan lauyak memiliki DSCR 2,5  namun risiko tetap mengintai pada sisi fleksibilitas.  Daerah yang memiliki fiskal rendah mempunyai daya tahan yang lemah terhadap guncangan ekonomi. Penurunan dana dana transfer dan PAD dapat merusak proyeksi pembayaran utang pinjaman. Selain itu masa jabatan kepala daerah yang terbatas sehingga mendorong untuk proyek mercusuar, sementara kewajiban membayar dibebankan kepada pemimpin periode berikutnya.  Tanpa tata kelola, transparansi dan pengawasan yang baik akan beresiko menjadi bom waktu finansial.

Pinjaman daerah dilemanya terletak antara dua kepentingan, percepatan pembangunan dan kesehatan fiskal daerah.  Pinjaman daerah akan menjadi instrument efektif bila digunakan secara strategis, sebaliknya akan menjadi beban jika tidak disertai perencanaan dan tata kelola yang baik.  Alibi percepatan pembangunan sering kali sangat meyakinkan namun sisi beban APBD jauh lebih menentukan keberlanjutan fiskal daerah.  Untuk itu kajian yang komprehensif, transparansi publik dan pengawasan berlapis terhadap pinjaman daerah dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pinjaman daerah sehingga sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap bisa dijaga :
  • pinjaman daerah dimanfaatkan untuk proyek yang memberikan manfaat besar, biaya efisien dan beresiko rendah;
  • melakukan analisis terhadap kemampuan bayar selama masa pinjaman;
  • pinjaman diarahkan pada proyek yang meningkatkan PAD, infrastruktur ekonomi, layanan kesehatan dan pendidikan, digitalisasi pemerintahan;
  • proses perencanaan melibkan masyarakat dan DPRD; dan
  • pengawasan ketat dari pemerintah pusat terkait kondisi fiskal daerah dalam pemenuhan kewajiban pinjaman dan dievaluasi secara objektif.
Pinjaman daerah bukanlah pendapatan melainkan penerimaan pembiayaan  dan merupakan kewajiban di masa depan

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Dexwis -
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more

BELANJA HIBAH DITENGAH KETIDAKMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Dexwis -
Image
Hibah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.  hibah dapat diberikan berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan bantuan sosial ...
Read more

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

Dexwis -
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

MANAJEMEN KAS DAERAH DITENGAH TEKANAN DEFISIT ANGGARAN

Dexwis -
Image
Manajemen Kas Daerah Manajemen Kas Daerah memiliki peran yang sangat krusial  dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan keberlangsungan pelayanan publik di suatu daerah.  Manajemen kas daerah merupakan   strategi dan proses pengelolaan seluruh kas yang dimiliki daerah dengan tujuan memastikan bah wa pemerintah daerah selalu mempunyai cukup uang untuk membiayai operasionalnya, memenuhi kewajibannya dan mengoptimalkan pemanfaatannya melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, antara lain perencanaan kas, pengendalian penerimaan, pengendalian pengeluaran, optimalisasi penempatan dana, pelaporan dan akuntabilitas. Defisit Anggaran Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan, defisit merupakan hal yang wajar dan tidak selalu berarti buruk. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, defisit anggaran diperbolehkan, tetapi harus ...
Read more

PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK )

Dexwis -
Image
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Indonesia  telah melaksanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara masal  sebagai salah satu  upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah,  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Setelah tahun 2024, pengangkatan ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun formasi yang disediakan oleh pemerintah sebanyak 1.017.111 formasi PPPK pada tahun 2024 dan merupakan rekrutmen terbanyak sepanjang masa pengadaan ASN. Permendagri ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola penggajian PPPK secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengadaan  PPPK  Beberapa ketentuan penting ...
Read more

PFK atas TUNJANGAN GURU ASND TRANSFER LANGSUNG

Dexwis -
Image
Kebijakan Baru Penyaluran   Tunjangan Profesi Guru Kabar gembira bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru ASND. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat tahun 2025 telah menerbitkan kebijakan baru terkait pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Kebijakan baru tersebut yaitu mekanisme baru dalam proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), dimana selama 15 Tahun Tunjangan Propesi Guru di transfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah baru kemudian ditransfer ke penerima, maka tahun 2025 Tunjangan Profesi Guru akan ditransfer langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi hambatan birokrasi serta memastikan tunjangan diterima secara penuh dan tepat waktu. Permendikdasmen 4 Tahun 2025 Seiring dengan kebijakan baru yang diambil pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah t...
Read more

KOPERASI MERAH PUTIH DIANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Dexwis -
Image
  Perkembangan Koperasi di Indonesia Jumlah koperasi di Imdonesia sampai dengan tahun 2024 mencapai 131.617 unit berdasarkan data BPS dan mengalami peningkatan sekitar 1 % dari tahub 2023.  70 % bergerak disektor simpan pinjam dan kurang dari 30 % bergerak di sektor riil seperti pertanian, perikanan dan pertanian.  Dengan total aset koperasi diperkirakan mencapai Rp. 900 triliun pada 2024, perkiraan ini memperlihatkan pertumbuhan aset koperasi yang sangat besar. Dan koperasi di Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yaitu sebesar 6,2 %, dan terus berkontribusi bagi perekonomian Nasional seiring penetapan tahun 2025 sebagai tahun koperasi internasional oleh PBB. Koperasi Merah Putih Presiden Prabowo telah mencanangkan program koperasi Merah Putih, pembentukan Koperasi Merah Putih didasarkan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pro...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

Dexwis -
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

Dexwis -
Image
Ditengah gencarnya penangan inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,  dunia pengelolaan keuangan daerah p ada akhir tahun 2022  dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya penyaluran dana bagi hasil secara non tunai melalui  Treasury Deposit Facility yang lebih dikenal dengan istilah TDF.   Terdapat kurang lebih 25 trilyun dana bagi hasil yang mestinya masuk ke kas daerah kisaran tanggal 29 s/d 30 Desember 2022  ternyata tidak disalurkan tunai ke kas daerah melainkan disalurkan secara non tunai melalui TDF   Apa itu TDF Salah satu  negara yang memiliki program TDF  adalah Amerika serikat yaitu  sebuah program dari Departemen Keuangan Amerika Serika yang memungkinkan beberapa lembaga pemerintah untuk menempatkan saldo kas mereka di Federal Reserve Banks.  Program ini dibuat untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengelolaan dana pemerintah serta untuk menjamin keamanan dana tersebut.  dibawah Treasury Depo...
Read more

PPH Psl 21 DALAM SKEMA TER

Dexwis -
Image
PPH Pasal 21  Dalam Regulasi  Berbagai peraturan perpajakan telah diterbitkan pasca diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 2021). Mulai dari peraturan PPN, PPh dan sebagainya. Namun  pajak merupakan momok tersendiri  bagi masyarakat umum tentunya. Salah satu peraturan perpajakan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023  Peraturan Pemerintah  ini mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif pemotongan terhadap  Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas: Tarif berdas...
Read more