Posts

Featured Post

PFK atas TUNJANGAN GURU ASND TRANSFER LANGSUNG

-
Image
Kebijakan Baru Penyaluran   Tunjangan Profesi Guru Kabar gembira bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru ASND. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat tahun 2025 telah menerbitkan kebijakan baru terkait pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Kebijakan baru tersebut yaitu mekanisme baru dalam proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), dimana selama 15 Tahun Tunjangan Propesi Guru di transfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah baru kemudian ditransfer ke penerima, maka tahun 2025 Tunjangan Profesi Guru akan ditransfer langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi hambatan birokrasi serta memastikan tunjangan diterima secara penuh dan tepat waktu. Permendikdasmen 4 Tahun 2025 Seiring dengan kebijakan baru yang diambil pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah t...
Post a Comment
Read more

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

-
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Post a Comment
Read more

PPH Psl 21 DALAM SKEMA TER

-
Image
PPH Pasal 21  Dalam Regulasi  Berbagai peraturan perpajakan telah diterbitkan pasca diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 2021). Mulai dari peraturan PPN, PPh dan sebagainya. Namun  pajak merupakan momok tersendiri  bagi masyarakat umum tentunya. Salah satu peraturan perpajakan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023  Peraturan Pemerintah  ini mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif pemotongan terhadap  Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas: Tarif berdas...
Post a Comment
Read more

REGULASI TERKINI

-
TAHUN 2021 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2022 PMK 212 tahun 2022  (DAU SG) PMK tentang  INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023 PMK 211 TAHUN 2022  (DAU SG) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLMN DANA BAGI BASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS PMK 204 TAHUN 202 2 (DAK NON FISIK)   TENT ANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN 2023 PMK 19 TAHUN 2023  (TDF) PMK ini mengatur  tentang Treasury Deposit Facility  PP 15 TAHUN 202 3   TENTANG  PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA  APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN  DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023 PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2023  (BOSP)  TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPE...
Post a Comment
Read more

TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

-
Image
Ditengah gencarnya penangan inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,  dunia pengelolaan keuangan daerah p ada akhir tahun 2022  dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya penyaluran dana bagi hasil secara non tunai melalui  Treasury Deposit Facility yang lebih dikenal dengan istilah TDF.   Terdapat kurang lebih 25 trilyun dana bagi hasil yang mestinya masuk ke kas daerah kisaran tanggal 29 s/d 30 Desember 2022  ternyata tidak disalurkan tunai ke kas daerah melainkan disalurkan secara non tunai melalui TDF   Apa itu TDF Salah satu  negara yang memiliki program TDF  adalah Amerika serikat yaitu  sebuah program dari Departemen Keuangan Amerika Serika yang memungkinkan beberapa lembaga pemerintah untuk menempatkan saldo kas mereka di Federal Reserve Banks.  Program ini dibuat untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengelolaan dana pemerintah serta untuk menjamin keamanan dana tersebut.  dibawah Treasury Depo...
Post a Comment
Read more

KEBIJAKAN DAU 2023 MENUJU KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

-
Image
  DANA ALOKASI UMUM Bagi insan pengelola keuangan  sudah tentu tidak asing lagi mendengar istilah DAU atau Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.  Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada Daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. KEBIJAKAN DAU TAHUN 2023 Kita perlu mengetahui di Tahun 2023 terdapat beberapa kebijakan terkait penyaluran DAU  diantaranya penyaluran DAU dilaksanakan oleh KPPN didaerah sesuai amanat PMK Nomor 211/PMK.07/2022. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan  dengan Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi anatar pemerintah daerah dengan kementerian Keuangan serta untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi sert...
Post a Comment
Read more

UMP DAN UMK DI PROPINSI BALI

-
Image
Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/kota Pemerintah telah menerbitkan   Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Permennaker tersebut bertujuan mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Upah minimum merupakan upah bulanan terendah, yaitu : upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.  Upah minimun terdiri atas : Upah minimum propinsi (UMP) Upah minimun kabupaten/kota (UMK) Upah Minimun Propinsi  Bali Pada tanggal 24 Nopember 2022 Pemerintah Propinsi Bali telah menetapkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 847/03-M/HK/2022 tentang Upah Mnimum Propinsi Bali Tahun 2023. Dimana dalam keputusan tersebut menetapkan Upah Minimum Propinsi Bali Tahun 2023 sebesar Rp. 2.713.672,28 ( Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah dua puluh delapan sen) per bulan. UMP Bali Tahun 2023 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.  Up...
Post a Comment
Read more