PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK )

Dexwis -

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pemerintah Indonesia  telah melaksanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara masal  sebagai salah satu  upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Setelah tahun 2024, pengangkatan ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun formasi yang disediakan oleh pemerintah sebanyak 1.017.111 formasi PPPK pada tahun 2024 dan merupakan rekrutmen terbanyak sepanjang masa pengadaan ASN.
Permendagri ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola penggajian PPPK secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peraturan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengadaan  PPPK Beberapa ketentuan penting dalam PP ini meliputi: Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Masa Perjanjian Kerja, serta hak dan kewajiban PPPK.Untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PPPK, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Peraturan Badan kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK. Peraturan ini mengatur  antara lain : tahapan seleksi, persyaratan pelamar, penetapan dan pengangkatan PPPK, serta  sarana dan prasarana  yang mendukung pelaksanaan seleksi PPPK.  Untuk menyempurnakan ketentuan teknis pengadaan PPPK, maka dilakukan perubahan peraturan melalui Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019.

Penghasilan PPPK

Adapun yang mendasari penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, dimana merupakan perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Perpres ini ditetapkan dan diundangkan pada 26 Januari 2024.  Gaji pokok PPPK ditetapkan sesuai dengan golongan dan masa kerja, sebagaiman diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, sebagai berikut :

GolonganGaji Pokok (Rp)
I1.938.500 – 2.900.000
II2.116.900 – 3.071.200
III2.206.500 – 3.201.200
IV2.299.800 – 3.336.600
V2.511.500 – 4.189.900
VI2.742.800 – 4.367.100
VII2.858.800 – 4.551.800
VIII2.979.700 – 4.744.400
IX3.203.600 – 5.261.500
X3.339.100 – 5.484.000
XI3.480.300 – 5.716.000
XII3.627.500 – 5.957.800
XIII3.781.000 – 6.209.800
XIV3.940.900 – 6.472.500
XV4.107.600 – 6.746.200
XVI4.281.400 – 7.031.600
XVII4.462.500 – 7.329.000

Selain Gaji Pokok, PPPK juga berhak atas tunjangan=tunjangan, antara lain :

  • Tunjangan Suami/Istri: 10% dari gaji pokok.

  • Tunjangan Anak: 2% dari gaji pokok per anak, maksimal untuk dua anak.

  • Tunjangan Pangan: Setara dengan nilai beras 10 kg per bulan untuk setiap anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji.

  • Tunjangan Jabatan Struktural: Berkisar antara Rp360.000 hingga Rp5.500.000, tergantung pada jabatan yang diemban.

  • Tunjangan Jabatan Fungsional: Besaran disesuaikan dengan ketentuan peraturan presiden untuk masing-masing rumpun jabatan fungsional di instansi terkait.

  • Tunjangan Kinerja (TPP): Bervariasi tergantung kebijakan instansi tempat PPPK bekerja

Sedangkan besaran gaji pokok PNS diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Adapun besarannya sebagai berikut :

  • Golongan I: Rp1.685.700 – Rp2.901.400

  • Golongan II: Rp2.184.000 – Rp4.125.600

  • Golongan III: Rp2.785.700 – Rp5.180.700

  • Golongan IV: Rp3.287.800 – Rp6.373.200

Perbandingan penghasilan PNS dengan PPPK dari beberapa aspek :

AspekPNSPPPK
Status KepegawaianTetapKontrak (dengan perjanjian kerja)
Gaji PokokBerdasarkan golongan dan masa kerjaBerdasarkan golongan dan masa kerja
TunjanganLebih lengkapSetara, namun beberapa tunjangan mungkin berbeda
Hak PensiunAda (dibiayai negara)Tidak ada pensiun bulanan dari negara
Kenaikan Pangkat

Pajak penghasilan 		Tersedia jalur kenaikan pangkat

Ditanggung Pemerintah                		Tidak memiliki jalur kenaikan pangkat

tidak ditanggung pemerinath

PPPK di Daerah

Untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di instansi daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK yang Bekerja pada Instansi Daerah;  peraturan Menteri Dalam Negeri ini bertujuan memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam mengelola penggajian dan tunjangan PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini, sebagai berikut :

  • Sumber Pembiayaan Gaji dan tunjangan PPPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  • Syarat Pembayaran:

           Pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setelah PPPK:

    • Menandatangani perjanjian kerja.
    • Diterbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
    • Melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan      Melaksanakan Tugas (SPMT)

           Tanggal Efektif Pembayaran:

    • Jika SPMT diterbitkan pada hari kerja pertama bulan berjalan, gaji dan tunjangan dibayarkan mulai bulan tersebut.
    • Jika SPMT diterbitkan setelah hari kerja pertama, pembayaran dimulai pada bulan berikutnya.
  • Penghentian Pembayaran:
    Pembayaran gaji dan tunjangan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak:
    • Masa perjanjian kerja berakhir dan tidak diperpanjang.
    • PPPK meninggal dunia.
    • PPPK diberhentikan. 
  • Pembinaan dan Pengawasan:
    • Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 merupakan  acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola penggajian PPPK secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Dexwis -
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

Dexwis -
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

Dexwis -
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

PFK atas TUNJANGAN GURU ASND TRANSFER LANGSUNG

Dexwis -
Image
Kebijakan Baru Penyaluran   Tunjangan Profesi Guru Kabar gembira bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru ASND. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat tahun 2025 telah menerbitkan kebijakan baru terkait pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Kebijakan baru tersebut yaitu mekanisme baru dalam proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), dimana selama 15 Tahun Tunjangan Propesi Guru di transfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah baru kemudian ditransfer ke penerima, maka tahun 2025 Tunjangan Profesi Guru akan ditransfer langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi hambatan birokrasi serta memastikan tunjangan diterima secara penuh dan tepat waktu. Permendikdasmen 4 Tahun 2025 Seiring dengan kebijakan baru yang diambil pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah t...
Read more

PPH Psl 21 DALAM SKEMA TER

Dexwis -
Image
PPH Pasal 21  Dalam Regulasi  Berbagai peraturan perpajakan telah diterbitkan pasca diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 2021). Mulai dari peraturan PPN, PPh dan sebagainya. Namun  pajak merupakan momok tersendiri  bagi masyarakat umum tentunya. Salah satu peraturan perpajakan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023  Peraturan Pemerintah  ini mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif pemotongan terhadap  Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas: Tarif berdas...
Read more

POKOK-POKOK PERUBAHAN PMK 59 TAHUN 2022

Dexwis -
Image
PMK 59 TAHUN 2022 Dalam rangka mendukung penggunaan produk dalam negeri, serta mendorong transparansi dan efisiensi belanja Instansi Pemerintah, perlu diberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dan bagi pihak lain yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi sehubungan dengan pengadaan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah serta bahwa untuk mendukung gerakan nasional non tunai, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemungutan pajak bagi lnstansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan lnstansi Pemerintah Desa yang melakukan belanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah.  Atas dasar pertimbangan tersebutlah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 /PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nom...
Read more

TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

Dexwis -
Image
Ditengah gencarnya penangan inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,  dunia pengelolaan keuangan daerah p ada akhir tahun 2022  dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya penyaluran dana bagi hasil secara non tunai melalui  Treasury Deposit Facility yang lebih dikenal dengan istilah TDF.   Terdapat kurang lebih 25 trilyun dana bagi hasil yang mestinya masuk ke kas daerah kisaran tanggal 29 s/d 30 Desember 2022  ternyata tidak disalurkan tunai ke kas daerah melainkan disalurkan secara non tunai melalui TDF   Apa itu TDF Salah satu  negara yang memiliki program TDF  adalah Amerika serikat yaitu  sebuah program dari Departemen Keuangan Amerika Serika yang memungkinkan beberapa lembaga pemerintah untuk menempatkan saldo kas mereka di Federal Reserve Banks.  Program ini dibuat untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengelolaan dana pemerintah serta untuk menjamin keamanan dana tersebut.  dibawah Treasury Depo...
Read more

KOPERASI MERAH PUTIH DIANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Dexwis -
Image
  Perkembangan Koperasi di Indonesia Jumlah koperasi di Imdonesia sampai dengan tahun 2024 mencapai 131.617 unit berdasarkan data BPS dan mengalami peningkatan sekitar 1 % dari tahub 2023.  70 % bergerak disektor simpan pinjam dan kurang dari 30 % bergerak di sektor riil seperti pertanian, perikanan dan pertanian.  Dengan total aset koperasi diperkirakan mencapai Rp. 900 triliun pada 2024, perkiraan ini memperlihatkan pertumbuhan aset koperasi yang sangat besar. Dan koperasi di Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yaitu sebesar 6,2 %, dan terus berkontribusi bagi perekonomian Nasional seiring penetapan tahun 2025 sebagai tahun koperasi internasional oleh PBB. Koperasi Merah Putih Presiden Prabowo telah mencanangkan program koperasi Merah Putih, pembentukan Koperasi Merah Putih didasarkan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pro...
Read more

REGULASI TERKINI

Dexwis -
TAHUN 2021 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2022 PMK 212 tahun 2022  (DAU SG) PMK tentang  INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023 PMK 211 TAHUN 2022  (DAU SG) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLMN DANA BAGI BASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS PMK 204 TAHUN 202 2 (DAK NON FISIK)   TENT ANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN 2023 PMK 19 TAHUN 2023  (TDF) PMK ini mengatur  tentang Treasury Deposit Facility  PP 15 TAHUN 202 3   TENTANG  PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA  APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN  DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023 PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2023  (BOSP)  TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPE...
Read more

KENAIKAN TARIF PPN MENJADI 11 % PASCA DIBERLAKUKANNYA UU HPP

Dexwis -
Image
  Efektif 1 April 2022  Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 % menjadi 11 % dan berlaku mulai 1 April 2022.  Hal ini cukup berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa terutama bagi yang telah berproses sampai dengan 31 Maret 2022. Karena mesti dilakukan penyesuaian terhadap nilai kontrak pengadaan barang dan jasa akibat kenaikan tarif PPN.  Namun demikian kenaikan tarif PPN tetap harus dilaksanakan sebagai  bagian tak terpisahkan dari konsolidasi fiskal dan reformasi perpajakan untuk mendukung penerimaan perpajakan yang optimal dan berkesinambungan. UU HPP telah merubah beberapa ketentuan pada UU PPN, yaitu : Pengurangan Obyek dan Fasilitas PPN Kenaikan Tarif PPN Kemudahan dan Kesederhanaan Pengkreditan Pajak Masukan Pendelegasian wewenang Pengecualian Obyek PPN dan Fasilitas PPN : Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebi...
Read more