BELANJA HIBAH DITENGAH KETIDAKMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Dexwis -

Hibah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.  hibah dapat diberikan berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan bantuan sosial dapat diberikan berupa uang atau barang. 



Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.  Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran prohram dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

 Adapun kriteria yang wajib dipenuhi, paling sedikit :

  • peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  • tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentujab lain oleh peraturan perundang-undangan;
  • memenuhi persyaratan penerima hibah.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah untuk membiayai sendiri pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa ketergantungan berlebih pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan menunjukkan derajat otonomi fiskal daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut. Adapun beberapa indikator kemandirian keuangan daerah secara umum, yaitu :

IndikatorRumusMakna
Rasio Kemandirian DaerahPAD / Total Pendapatan × 100%Mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan
Rasio KetergantunganDana Transfer / Total PendapatanSemakin tinggi nilainya, semakin tergantung pada pusat
Rasio Derajat Desentralisasi FiskalPAD / Belanja Daerah × 100%Mengukur kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah
Rasio Efektivitas PADRealisasi PAD / Target PAD × 100%Mengukur efektivitas daerah dalam menggali potensi PAD

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, anatara lain :

  • Potensi ekonomi daerah, seperti pertanian, pariwisata, industri, jasa dan lain sebagainya;
  • Kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah;
  • Kebijakan pajak dan retribusi yang efisien;
  • Inovasi dan pengelolaan PAD
Masalah umum yang biasa dialami oleh daerah dalam mengelola kemandirian daerah:

  • Dominasi pendapatan dari pusat (DAU, DAK, DBH)

  • PAD rendah

  • Ketergantungan belanja hibah dan bantuan sosial

  • Kurangnya eksplorasi potensi sumber PAD baru

  • Lemahnya SDM dan sistem administrasi keuangan

Kemandirian keuangan daerah bukan sekadar angka PAD tinggi, namun soal kemampuan daerah untuk berdiri secara fiskal, mengelola pendapatan sendiri secara berkelanjutan, dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Ini merupakan fondasi penting menuju desentralisasi yang efektif dan berdaya guna. 
Sebagian besar daerah di Indonesia memilikim ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama pada Dana Alokasi Umum ( DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penganggaran Belanja Hibah di Tengah Ketidakmandirian Keuangan Daerah

Idealnya, porsi penganggaran belanja hibah terhadap total APBD mesti disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel, dan tidak membebani fiskal jangka panjang. Meskipun tidak ada batasan  baku eksplisit dalam undang-undang yang membatasi proporsi maksimal belanja hibah terhadap total APBD, pedoman teknis dari Kemendagri memberikan rambu-rambu untuk memastikan penganggaran hibah tetap terkendali. Penganggaran hibah harus masuk dalam RKPD dan disertai analisis kebutuhan dan kemampuan keuangan.

Best Practice untuk proporsi ideal penganggaran belanja hibah

Jenis DaerahProporsi Belanja Hibah (terhadap total APBD)Keterangan
Daerah dengan PAD tinggi≤ 5–7%Masih punya ruang fiskal, tetapi harus tetap selektif
Daerah dengan PAD rendah / ketergantungan tinggi pada transfer pusat≤ 3–5%Hindari ketergantungan pada belanja non-produktif
Daerah defisit atau mengalami tekanan fiskal< 3% atau dihentikan sementaraFokus pada belanja wajib dan pelayanan dasar

Penganggaran hibah bisa menjadi alat fiskal yang efektif jika dikelola dengan bijak dan transparan. Namun, tanpa perencanaan yang baik, hibah bisa menjadi beban fiskal dan mengurangi ruang fiskal untuk belanja prioritas lainnya. Maka, penting bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan alokasi hibah dengan kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan. Dalam kondisi keuangan yang belum mandiri, belanja hibah bisa menambah tekanan terhadap APBD jika porsinya tidak proporsional. Belanja hibah harus sangat selektif dan strategis di tengah ketidakmandirian keuangan daerah. Jika tidak, ia justru menjadi beban anggaran, mengurangi alokasi untuk belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Agar Tidak membebani keuangan daerah perlu strategi mengelola hibah, yaitu :

  • Selektif dan Prioritas, ahnya hibah yang memberikan manfaat sosial atau ekonomi yang tinggi yang diberikan alokasi;
  • Evaluasi dan Monitoring, wajib dilakukan agar hibah tidak disalahgunakan dan memiliki output/outcome yang jelas;
  • Sinkronisasi dengan Program Daerah, hibah harus mendukung program utama pemerintah daerah;
  • Transparansi dan Pelibatan Publik, dalam proses pengusulan dan realisasi hibah.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Dexwis -
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

Dexwis -
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

Dexwis -
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

PFK atas TUNJANGAN GURU ASND TRANSFER LANGSUNG

Dexwis -
Image
Kebijakan Baru Penyaluran   Tunjangan Profesi Guru Kabar gembira bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru ASND. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat tahun 2025 telah menerbitkan kebijakan baru terkait pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Kebijakan baru tersebut yaitu mekanisme baru dalam proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), dimana selama 15 Tahun Tunjangan Propesi Guru di transfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah baru kemudian ditransfer ke penerima, maka tahun 2025 Tunjangan Profesi Guru akan ditransfer langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi hambatan birokrasi serta memastikan tunjangan diterima secara penuh dan tepat waktu. Permendikdasmen 4 Tahun 2025 Seiring dengan kebijakan baru yang diambil pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah t...
Read more

PPH Psl 21 DALAM SKEMA TER

Dexwis -
Image
PPH Pasal 21  Dalam Regulasi  Berbagai peraturan perpajakan telah diterbitkan pasca diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 2021). Mulai dari peraturan PPN, PPh dan sebagainya. Namun  pajak merupakan momok tersendiri  bagi masyarakat umum tentunya. Salah satu peraturan perpajakan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023  Peraturan Pemerintah  ini mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif pemotongan terhadap  Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas: Tarif berdas...
Read more

POKOK-POKOK PERUBAHAN PMK 59 TAHUN 2022

Dexwis -
Image
PMK 59 TAHUN 2022 Dalam rangka mendukung penggunaan produk dalam negeri, serta mendorong transparansi dan efisiensi belanja Instansi Pemerintah, perlu diberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dan bagi pihak lain yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi sehubungan dengan pengadaan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah serta bahwa untuk mendukung gerakan nasional non tunai, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemungutan pajak bagi lnstansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan lnstansi Pemerintah Desa yang melakukan belanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah.  Atas dasar pertimbangan tersebutlah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 /PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nom...
Read more

TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

Dexwis -
Image
Ditengah gencarnya penangan inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,  dunia pengelolaan keuangan daerah p ada akhir tahun 2022  dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya penyaluran dana bagi hasil secara non tunai melalui  Treasury Deposit Facility yang lebih dikenal dengan istilah TDF.   Terdapat kurang lebih 25 trilyun dana bagi hasil yang mestinya masuk ke kas daerah kisaran tanggal 29 s/d 30 Desember 2022  ternyata tidak disalurkan tunai ke kas daerah melainkan disalurkan secara non tunai melalui TDF   Apa itu TDF Salah satu  negara yang memiliki program TDF  adalah Amerika serikat yaitu  sebuah program dari Departemen Keuangan Amerika Serika yang memungkinkan beberapa lembaga pemerintah untuk menempatkan saldo kas mereka di Federal Reserve Banks.  Program ini dibuat untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengelolaan dana pemerintah serta untuk menjamin keamanan dana tersebut.  dibawah Treasury Depo...
Read more

KOPERASI MERAH PUTIH DIANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Dexwis -
Image
  Perkembangan Koperasi di Indonesia Jumlah koperasi di Imdonesia sampai dengan tahun 2024 mencapai 131.617 unit berdasarkan data BPS dan mengalami peningkatan sekitar 1 % dari tahub 2023.  70 % bergerak disektor simpan pinjam dan kurang dari 30 % bergerak di sektor riil seperti pertanian, perikanan dan pertanian.  Dengan total aset koperasi diperkirakan mencapai Rp. 900 triliun pada 2024, perkiraan ini memperlihatkan pertumbuhan aset koperasi yang sangat besar. Dan koperasi di Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yaitu sebesar 6,2 %, dan terus berkontribusi bagi perekonomian Nasional seiring penetapan tahun 2025 sebagai tahun koperasi internasional oleh PBB. Koperasi Merah Putih Presiden Prabowo telah mencanangkan program koperasi Merah Putih, pembentukan Koperasi Merah Putih didasarkan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pro...
Read more

REGULASI TERKINI

Dexwis -
TAHUN 2021 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2022 PMK 212 tahun 2022  (DAU SG) PMK tentang  INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023 PMK 211 TAHUN 2022  (DAU SG) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLMN DANA BAGI BASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS PMK 204 TAHUN 202 2 (DAK NON FISIK)   TENT ANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN 2023 PMK 19 TAHUN 2023  (TDF) PMK ini mengatur  tentang Treasury Deposit Facility  PP 15 TAHUN 202 3   TENTANG  PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA  APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN  DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023 PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2023  (BOSP)  TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPE...
Read more

KENAIKAN TARIF PPN MENJADI 11 % PASCA DIBERLAKUKANNYA UU HPP

Dexwis -
Image
  Efektif 1 April 2022  Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 % menjadi 11 % dan berlaku mulai 1 April 2022.  Hal ini cukup berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa terutama bagi yang telah berproses sampai dengan 31 Maret 2022. Karena mesti dilakukan penyesuaian terhadap nilai kontrak pengadaan barang dan jasa akibat kenaikan tarif PPN.  Namun demikian kenaikan tarif PPN tetap harus dilaksanakan sebagai  bagian tak terpisahkan dari konsolidasi fiskal dan reformasi perpajakan untuk mendukung penerimaan perpajakan yang optimal dan berkesinambungan. UU HPP telah merubah beberapa ketentuan pada UU PPN, yaitu : Pengurangan Obyek dan Fasilitas PPN Kenaikan Tarif PPN Kemudahan dan Kesederhanaan Pengkreditan Pajak Masukan Pendelegasian wewenang Pengecualian Obyek PPN dan Fasilitas PPN : Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebi...
Read more