MANAJEMEN KAS DAERAH DITENGAH TEKANAN DEFISIT ANGGARAN

Dexwis -

Manajemen Kas Daerah

Manajemen Kas Daerah memiliki peran yang sangat krusial  dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan keberlangsungan pelayanan publik di suatu daerah.  Manajemen kas daerah merupakan  strategi dan proses pengelolaan seluruh kas yang dimiliki daerah dengan tujuan memastikan bahwa pemerintah daerah selalu mempunyai cukup uang untuk membiayai operasionalnya, memenuhi kewajibannya dan mengoptimalkan pemanfaatannya melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, antara lain perencanaan kas, pengendalian penerimaan, pengendalian pengeluaran, optimalisasi penempatan dana, pelaporan dan akuntabilitas.




Defisit Anggaran

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan, defisit merupakan hal yang wajar dan tidak selalu berarti buruk. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, defisit anggaran diperbolehkan, tetapi harus diiringi dengan pembiayaan anggaran yang memadai dan tidak membahayakan keberlanjutan fiskal daerah dan diarahkan untuk kepentingan publik yang produktif.  Pemerintah daerah tetap harus menjaga keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan untuk menciptakan keuangan daerah yang sehat.  Sumber pembiayaan yang sah dan legal   dipakai menutup defisit :
  • Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
  • Penerimaan pinjaman daerah
  • Penerimaan dan penjualan aset daerah 
  • Dana cadangan yang sebelumnya sudah dialokasikan
Mengelola Kas Daerah di Tengah Tekanan Defisit : Tantangan Nyata Pemerintah Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah manajemen kas daerah memiliki peranan yang krusial. Ada beberapa alasan kenapa manajemen kas daerah itu penting, antara lain :

  • Manajemen kas daerah memiliki fungsi mendasar yaitu menjamin ketersediaan likuiditas, yaitu ketersediaan kas yang cukup untuk membayar belanja operasional seperti gaji pegawai, operasional rutin serta menjalankan program-program pembangunan. Tanpa manajemen kas yang baik bisa jadi terjadi gagal bayar dan berdampak luas
  • Manajemen kas daerah mendukung perencanaan keuangan yang akurat, yaitu dengan membuat proyeksi penerimaan dan pengeluaran yang lebih tepat, sehingga dapat membantu pemerintah daerah menyusun APBD yang lebih realistis dan berkelanjutan
  • Manajemen kas daerah dapat membantu mengidentifikasi dana yang bisa diinvestasikan dalam instrument yang aman dan likuid untuk mendapatkan pendapatan tambahan 
  • Manajemen kas daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
  • Manajemen kas daerah dapat mencegah krisis keuangan, dengan perencanaan kas yang matang dan cadangan yang memadai pemerintah daerah lebih siap menghadapi defisit  atau kebutuhan dana tak terduga.
  • Manajemen kas daerah yang baik  akan dapat mendukung kualitas pelayanan publik. 

Defisit anggaran merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan kas daerah, mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran.  

Defisit pada umumnya disebabkan  oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Perencanaan Anggaran yang Kurang Tepat

  • Proyeksi pendapatan yang terlalu optimistis.

  • Kurangnya analisis risiko fiskal dalam penyusunan APBD.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Rendah

  • Pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain yang sah tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan belanja daerah.

  • Ketergantungan tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat.

3. Belanja Daerah yang Tinggi

  • Peningkatan belanja rutin (gaji pegawai, tunjangan, operasional) yang tidak seimbang dengan peningkatan pendapatan.

  • Belanja modal atau pembangunan infrastruktur yang besar namun tidak disertai dengan perencanaan keuangan yang matang.

4. Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Lemah

  • Pengelolaan pajak dan retribusi yang tidak efisien.

  • Kebocoran atau penyalahgunaan anggaran.

  • Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas keuangan.

5. Penurunan Dana Transfer dari Pusat

  • Adanya kebijakan pusat yang mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi HAsil (DBH) atau Dana Alokasi Khusus (DAK).

  • Penundaan transfer dana dari pusat akibat masalah administratif atau kebijakan fiskal nasional.

6. Kondisi Ekonomi Makro

  • Perlambatan ekonomi yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak daerah.

  • Inflasi atau fluktuasi harga komoditas yang mengganggu kestabilan pendapatan.

7. Dampak Bencana atau Keadaan Darurat

  • Pengeluaran tak terduga seperti penanggulangan bencana atau pandemi dapat menyebabkan lonjakan belanja daerah.

Manajemen kas daerah yang efektif merupakan instrument penting dalam mengendalikan dan merespon defisit anggaran. Defisit anggaran dalam pengelolaan APBD memiliki berbagai resiko, baik positif maupun negatif. Dampat defisit anggaran, sebagai berikut :

1. Dampak jangka pendek :

a. Dampak negatif :

  • Tertundanya program pembangunan daerah: Jika dana kurang, proyek-proyek bisa tertunda atau tidak selesai tepat waktu.

  • Pembayaran tertunda kepada kontraktor atau pihak ketiga: Ini bisa memicu masalah kepercayaan dan menghambat kelanjutan proyek.

  • Ketergantungan pada utang atau bantuan pusat: Untuk menutup defisit, daerah bisa mengandalkan pinjaman atau transfer dari pemerintah pusat.

  • Gangguan likuiditas kas daerah: Sulit untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin seperti gaji pegawai, belanja barang dan jasa.

b. Dampak positif

  • Stimulasi ekonomi lokal: Jika defisit dipakai untuk belanja produktif seperti infrastruktur atau bantuan sosial, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

  • Peningkatan pelayanan publik: Dengan belanja yang tinggi, layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi bisa membaik (asalkan efisien).

2. Dampak Jangka Menengah
a. Dampak negatif

  • Akumulasi utang daerah: Menambah beban pembayaran bunga dan cicilan yang bisa mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif.

  • Turunnya kemandirian fiskal daerah: Daerah jadi semakin bergantung pada dana transfer pusat (DAU, DAK).

  • Menurunnya kepercayaan publik dan investor lokal: Ketidakstabilan fiskal dapat mengurangi minat investasi di daerah tersebut.

  • Risiko pelanggaran aturan fiskal: UU mewajibkan defisit APBD tidak melebihi batas tertentu (misalnya, pembiayaan utang maksimal 75% dari penerimaan APBD)

b. Dampak positif 

  • Mendorong reformasi fiskal: Defisit yang berkelanjutan bisa memaksa pemda melakukan efisiensi anggaran, meningkatkan PAD, dan memperbaiki tata kelola keuangan.

  • Investasi jangka menengah: Jika digunakan untuk pembangunan strategis (jalan, pelabuhan, irigasi), dampak jangka menengah bisa positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Tantangan Manajemen Kas Daerah di Era Defisit 

Dalam kondisi defisit anggaran suatu daerah tentu banyak tantangan yang dialami dalam mengelola kas daerah, yaitu :
1. Tekanan likuiditas 
  • Sulitnya memenuhi kewajiban jangka pendek ( gaji, operasional dan pembayaran utang)
  • Prioritas pembayaran yang sulit dilaksanakan
2. Perencanaan kas yang rumit 
  • ketidakpastian penerimaan (terutama PAD)
  • Estimasi belanja yang sering meleset
  • Perlunya proyeksi kas yang lebih akurat dan dinamis
3. Alokasi anggaran yang terbatas
  • Harus mengutamakan program-program prioritas
  • Risiko pemotongan anggaran untuk pos-pos penting
4. Pengelolaan utang yang beresiko
  • Potensi ketergantungan pada pinjaman
  • Risiko gagal bayar atau tumpukan utang
5. Pengawasan dan akuntabilitas
  • Pentingnya transparansi dalam penggunaan dana yang terbatas
  • Risiko penyimpangan atau inefisiensi
6. Ketidakpastian ekternal
  • Sering terjadi perubahan regulasi
  • Inflasi 
  • Keterlambatan dana transfer baik dari pusat 

 Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik

Manajemen kas daerah yang buruk ditengah defisit dapat memperburuk kondisi dan berdampak negatif pada pelayanan publik, antara lain :
  • Penundaan pembayaran dan pelaksanaan program, jika kasda tidak dikelola dengan baik dan tunai yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran rutin, seperti gaji pegawai, honor tenaga kontrak dan belanja operasional atau rutin lainnya. Termasuk juga tertundanya pembayaran atas program-program pelayanan publik
  • Penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan, karena terjadinya efisiensi dan  pemotongan anggaran pada masing-masing opd
  • Peningkatan risiko pinjaman daerah, salah satu upaya menutupi defisit adalah dengan melakukan pinjaman daerah. Apabila manajemen kasda tidak mempertimbangkan kemampuan bayar dan proyeksi arus kas  dengan baik, pinjaman justru akan menjadi beban tambahan di kemudian hari
  • Idle cash yang tidak produktif, kas menganggur yang terlalu banyak dan lama mengendap
  • Krisis kepercayaan publiik akan terganggu  apabila buruknya manajemen kasda ditengah defisit akan memicu ketidakpuasan dari masyarakat dan memicu protes dan kritik dari masyarakat terhadap pemerintah daerah
Manajemen kas daerah yang baik tentunya menjadi kunci  untuk menjaga pelayanan publik tetap optimal, bahkan di tengah defisit. Namun tentukan dukungan perencanaan keuangan daerah yang efektif dan transparan serta pemahaman bersama seluruh stake older yang ada didaerah.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Dexwis -
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

Dexwis -
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

PFK atas TUNJANGAN GURU ASND TRANSFER LANGSUNG

Dexwis -
Image
Kebijakan Baru Penyaluran   Tunjangan Profesi Guru Kabar gembira bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru ASND. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat tahun 2025 telah menerbitkan kebijakan baru terkait pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Kebijakan baru tersebut yaitu mekanisme baru dalam proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), dimana selama 15 Tahun Tunjangan Propesi Guru di transfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah baru kemudian ditransfer ke penerima, maka tahun 2025 Tunjangan Profesi Guru akan ditransfer langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi hambatan birokrasi serta memastikan tunjangan diterima secara penuh dan tepat waktu. Permendikdasmen 4 Tahun 2025 Seiring dengan kebijakan baru yang diambil pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah t...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

Dexwis -
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

KOPERASI MERAH PUTIH DIANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Dexwis -
Image
  Perkembangan Koperasi di Indonesia Jumlah koperasi di Imdonesia sampai dengan tahun 2024 mencapai 131.617 unit berdasarkan data BPS dan mengalami peningkatan sekitar 1 % dari tahub 2023.  70 % bergerak disektor simpan pinjam dan kurang dari 30 % bergerak di sektor riil seperti pertanian, perikanan dan pertanian.  Dengan total aset koperasi diperkirakan mencapai Rp. 900 triliun pada 2024, perkiraan ini memperlihatkan pertumbuhan aset koperasi yang sangat besar. Dan koperasi di Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yaitu sebesar 6,2 %, dan terus berkontribusi bagi perekonomian Nasional seiring penetapan tahun 2025 sebagai tahun koperasi internasional oleh PBB. Koperasi Merah Putih Presiden Prabowo telah mencanangkan program koperasi Merah Putih, pembentukan Koperasi Merah Putih didasarkan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pro...
Read more

PPH Psl 21 DALAM SKEMA TER

Dexwis -
Image
PPH Pasal 21  Dalam Regulasi  Berbagai peraturan perpajakan telah diterbitkan pasca diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 2021). Mulai dari peraturan PPN, PPh dan sebagainya. Namun  pajak merupakan momok tersendiri  bagi masyarakat umum tentunya. Salah satu peraturan perpajakan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023  Peraturan Pemerintah  ini mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif pemotongan terhadap  Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas: Tarif berdas...
Read more

TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

Dexwis -
Image
Ditengah gencarnya penangan inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,  dunia pengelolaan keuangan daerah p ada akhir tahun 2022  dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya penyaluran dana bagi hasil secara non tunai melalui  Treasury Deposit Facility yang lebih dikenal dengan istilah TDF.   Terdapat kurang lebih 25 trilyun dana bagi hasil yang mestinya masuk ke kas daerah kisaran tanggal 29 s/d 30 Desember 2022  ternyata tidak disalurkan tunai ke kas daerah melainkan disalurkan secara non tunai melalui TDF   Apa itu TDF Salah satu  negara yang memiliki program TDF  adalah Amerika serikat yaitu  sebuah program dari Departemen Keuangan Amerika Serika yang memungkinkan beberapa lembaga pemerintah untuk menempatkan saldo kas mereka di Federal Reserve Banks.  Program ini dibuat untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengelolaan dana pemerintah serta untuk menjamin keamanan dana tersebut.  dibawah Treasury Depo...
Read more

REGULASI TERKINI

Dexwis -
TAHUN 2021 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2022 PMK 212 tahun 2022  (DAU SG) PMK tentang  INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023 PMK 211 TAHUN 2022  (DAU SG) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLMN DANA BAGI BASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS PMK 204 TAHUN 202 2 (DAK NON FISIK)   TENT ANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN 2023 PMK 19 TAHUN 2023  (TDF) PMK ini mengatur  tentang Treasury Deposit Facility  PP 15 TAHUN 202 3   TENTANG  PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA  APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN  DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023 PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2023  (BOSP)  TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPE...
Read more

POKOK-POKOK PERUBAHAN PMK 59 TAHUN 2022

Dexwis -
Image
PMK 59 TAHUN 2022 Dalam rangka mendukung penggunaan produk dalam negeri, serta mendorong transparansi dan efisiensi belanja Instansi Pemerintah, perlu diberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dan bagi pihak lain yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi sehubungan dengan pengadaan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah serta bahwa untuk mendukung gerakan nasional non tunai, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemungutan pajak bagi lnstansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan lnstansi Pemerintah Desa yang melakukan belanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah.  Atas dasar pertimbangan tersebutlah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 /PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nom...
Read more

PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK )

Dexwis -
Image
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Indonesia  telah melaksanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara masal  sebagai salah satu  upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah,  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Setelah tahun 2024, pengangkatan ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun formasi yang disediakan oleh pemerintah sebanyak 1.017.111 formasi PPPK pada tahun 2024 dan merupakan rekrutmen terbanyak sepanjang masa pengadaan ASN. Permendagri ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola penggajian PPPK secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengadaan  PPPK  Beberapa ketentuan penting ...
Read more