PFK atas TUNJANGAN GURU ASND TRANSFER LANGSUNG

-

Kebijakan Baru Penyaluran  Tunjangan Profesi Guru

Kabar gembira bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru ASND. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat tahun 2025 telah menerbitkan kebijakan baru terkait pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Kebijakan baru tersebut yaitu mekanisme baru dalam proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), dimana selama 15 Tahun Tunjangan Propesi Guru di transfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah baru kemudian ditransfer ke penerima, maka tahun 2025 Tunjangan Profesi Guru akan ditransfer langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi hambatan birokrasi serta memastikan tunjangan diterima secara penuh dan tepat waktu.



Permendikdasmen 4 Tahun 2025

Seiring dengan kebijakan baru yang diambil pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan tanggal 5 Maret 2025. Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru ASND dilaksanakan dengan prinsip tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan kepatutan. Tunjangan Profesi Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru ASND diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima tunjangan dan disalurkan setiap 3 (tiga} bulan dalam 1 (satu) kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penghentian dan penyesuaian pembayaran dilakukan berdasarkan hasil dari pemutakhiran data guru ANSD, dan dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi pada Tahun sebelumnya, kekurangan pembayaran didasarkan pada surat keputusan kurang bayar yang diterbitkan oleh PUSLAPDIK. Apabila terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru ASND,   maka guru ASND melakukan pengembalian ke RKUD.

Berikut tahapan proses penyaluran Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru ASND,   maka guru ASND





Permendagri 6 Tahun 2025

Jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Permendikdasmen Nomor  4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, maka Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang pendidikan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta kesejahteraan guru, juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tanggal 28 Pebruari 2025 dan diundangkan pada tanggal 4 Maret 2025.  Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah perlu dikelola secara tertib. efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2025,  diatur aktor-aktor pengelola Tunjangan Guru ASND serta tugas dan wewenangya.  Aktor-aktor pengelolaan Tunjangan Guru ASND, yaitu : Pejabat Pengelolan Keuangan Daerah selaku BUD, Pengguna Anggaran (PA) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, dan Bendahara Pengeluaran.
Sebelum kebijakan transfer langsung ke rekening guru penerima, pemerintah pusat melakukan transfer Tunjangan Guru ASN melalui Rekening Kas Umum Daerah, kemudian penyaluran dari Kas Daerah ke guru penerima  dilakukan dengan mekanisme penerbitan SP2D berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan.  Namun setelah kebijakan transfer langsung maka pelaksanaan Tunjangan Guru ASND dilakukan melalui mekanisme pencatatan dan pengesahan. Pendapatan DAK Nonfisik untuk Tunjangan Guru ASN Daerah berdasarkan informasi atau notifikasi penyaluran dari KPPN, BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan SP2T dimaksud, BUD melakukan pencatatan pendapatan DAK Nonfisik untuk Tunjangan Guru ASN Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Untuk belanja DAK Nonfisik untuk Tunjangan Guru ASN Daerah dilakukan dengan cara, yaitu : Berdasarkan informasi atau notifikasi penyaluran dari KPPN, Bendahara Pengeluaran SKPD menyiapkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B). Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan verifikasi dan menyiapkan SP2B, untuk selanjutnya disampaikan kepada PA guna mendapat persetujuan setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi oleh PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  PA menyampaikan rekapitulasi belanja dan SP2B yang telah disetujui, kepada BUD untuk menjadi dasar penerbitan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh BUD.



PFK atas transfer langsung Tunjangan Guru ASND

Dalam pembayaran tunjangan Guru ASND tentu tidak bisa terlepas dari Perhitungan Fihak Ketiga yang dikenal dengan PFK. PFK dalam hal ini ada  Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penerimaan negara bukan pajak dalam hal ini yaitu iuran BPJS Kesehatan. Kalau dalam Tunjangan Guru ASND dibayarkan melalui penerbitan SP2D maka PFK baik pajak dan non pajak  akan di pungut, dipotong dan disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Permendagri 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa iuran bagi peserta PPU adalah sebesar 5 % dimana 4 % dibayar oleh pemberi kerja dan 1 % dibayar oleh peserta.

Dalam skema transfer langsung Tunjangan Guru ASND ke rekening guru penerima tunjangan, untuk PPh pasal 21 atas penghasilan dimaksud dipotong langsung oleh pemerintah pusat saat penyaluran.  Bagaimana dengan pemotongan dan penyetoran terhadap iuran BPJS Kesehatan yang bersumber dari tunjangan dimaksud? Karena iuranBPJS Kesehatan 1 % merupakan kewajiban perorangan si penerima penghasilan untuk membayarkan iurannya, yang kalau dengan mekanisme penerbitan SP2D akan dipotong langsung dan disetorkan ke Kas Negara. Sedangkan dalam mekanisme transfer langsung, penghasilan sudah diterima langsung di rekening penerima. Siapa yang harus menyetorkan? Sedangkan yang 4 % merupakan kewajiban pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Daerah. Iuran BPJS Kesehatan inipun perlu mendapatkan perhitungan dari penghasilan yang diterima. Nah hal ini belum ada kejelasan mekanisme pemotongan dan penyetoarannya. Hal tersebut kiranya perlu mendapat perhatian dan pengaturan lebih lanjut baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena daerah akan kesulitan melakukan pemotongan karena sudah masuk ke setiap penerima, kemudian ketidakberanian menampung atau melakukan pemungutan terkait potongan dimaksud, karena tidak sembarangan bisa melakukan pemungutan dan tidak sembarangan juga bisa memanfaatkan rekening penampungan. 




















Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

-
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

-
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

-
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more