KENAIKAN TARIF PPN MENJADI 11 % PASCA DIBERLAKUKANNYA UU HPP

-

 Efektif 1 April 2022 

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 % menjadi 11 % dan berlaku mulai 1 April 2022.  Hal ini cukup berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa terutama bagi yang telah berproses sampai dengan 31 Maret 2022. Karena mesti dilakukan penyesuaian terhadap nilai kontrak pengadaan barang dan jasa akibat kenaikan tarif PPN.  Namun demikian kenaikan tarif PPN tetap harus dilaksanakan sebagai bagian tak terpisahkan dari konsolidasi fiskal dan reformasi perpajakan untuk mendukung penerimaan perpajakan yang optimal dan berkesinambungan.


UU HPP telah merubah beberapa ketentuan pada UU PPN, yaitu :

  1. Pengurangan Obyek dan Fasilitas PPN
  2. Kenaikan Tarif PPN
  3. Kemudahan dan Kesederhanaan
  4. Pengkreditan Pajak Masukan
  5. Pendelegasian wewenang
Pengecualian Obyek PPN dan Fasilitas PPN :
  • Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha
  • Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil sama sekali tidak akan terbebani kenaikan harga karena perubahan UU PPN
Ketentuan peralihan dari penyesuaian Tarif PPN dari 10 % menjadi 11 % per 1 April 2022 :
  • Menggunakan tarif 10 % dalam hal, saat terutang PPN terjadi sebelum 1 April 2022 dan Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak dibuat sebelum 1 April 2022
  • Menggunakan tarif 11 % dalam hal, saat terutang PPN terjadi sejak 1 April 2022, atau Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak dibuat sejak 1 April 2022

14 PMK sebagai peraturan pelaksana

Pasca ditetapkan UU Nomor 7 tahun 2021 dan diberlakukan kenaikan tarif PPN per 1 April 2022, Kementerian Keuangan telah menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana.

Sahabat pajak, berikut adalah Peraturan Menteri Keuangan yang diterbutkan berdasarkan klaster :
  1.  Klaster Penyesuaian Kenaikan Tarif PPN
Perlu juga diketahui bahwa pemerintah ditahun 2022 juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Terdapat Pengaturan tarif baru atas PPh Usaha Jasa Konstruksi. PP 9 tahun 2022 ini telah diberlakukan  sejak diundangkan yaitu tanggal 21 Pebruari 2022.




Comments

  1. Nom2May 12, 2022 at 3:32 PM

    This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Nom2May 12, 2022 at 5:15 PM

    Kemudian disesuaikan lagi menjadi 12% per 1 januari 2025. Semoga ekonomi sudah pulih serta dijauhkan dari pandemi. 🙏🏻

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

-
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

-
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

-
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more