TKD dalam Undang-Undang HKPD

-
Masih hangat dalam ingatan kita pada bulan Oktober 2021 RUU HPP telah disetujui DPR dan disahkan menjadi  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2021.  Tidak berselang lama, pada tanggal 5 Januari 2022 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang  dikenal dengan UU HKPD. Point-point aturan dalam UU HKPD  akan berlaku secara bertahap dimulai tahun 2023 hingga bersifat transisi sampai 5 tahun undang-undang ini berlaku.



salah satu dasar pertimbangan terbitnya UU HKPD yaitu perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

TRANSFER KE DAERAH

Tujuan dari UU HKPD adalah mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan  kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI.
Point-point pengaturan dalam UU HKPD :
  • Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Transfer ke Daerah
  • Pengelolaan Belanja Daerah
  • Pembiayaan Daerah dan Sinergi Fiskal
Salah satu pengaturan dalam undang-undang ini yaitu transfer ke daerah.  yang dimaksud Transfer ke Daerah dalam UU HKPD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sebelum UU HKPD ditetapkan kita kenal dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).  Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Ketergantungan daerah terhadap dana Transfer ke Daerah masih sangat tinggi, apalagi di beberapa tahun terakhir akibat pandemi covid 19 dimana pendapatan daerah dari PAD  mengalami penurunan drastis, terutama bagi daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata.




Dalam RUU HKPD terdapat perubahan kebijakan jenis Transfer ke Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur 3 (tiga)  jenis Dana Perimbangan :
  • Dana Bagi Hasil;
  • Dana Alokasi Umum; dan
  • Dana Alokasi Khusus.
sedangkan dalam RUU ini transfer ke daerah terdiri atas, 6 (enam) jenis, yaitu: 
  • Dana Bagi Hasil (DBH), 
  • Dana Alokasi Umum (DAU), 
  • Dana Alokasi Khusus (DAK), 
  • Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), 
  • Dana Keistimewaan, dan 
  • Dana Desa.

Dana Bagi Hasil (DBH)

  • Alokasi untuk daerah penghasil daerah pengolah nonpenghasil terdampak eksternalitas negatif,
  • Memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan,
  • Penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan sebagiannya (misalnya JKN, reboisasi dsb).

Dana Alokasi Umum (DAU

  • Pagu mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan,
  • Berbasis unit cost memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan a.l. jumlah penduduk ), karakteristik wilayah a.l. daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan,
  • Penggunaan DAU dilakukan sesuai kinerja daerah dalam pencapaian layanan publik,
  • Earmarking untuk kelurahan.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

  • Bersifat penugasan sesuai prioritas nasional,
  • Fokus pada pencapaian target kinerja,
  • Perancanaan pengalokasian disinergikan dengan pendanaan lain.

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), Dana Keistimewaan (Dais)

  • Untuk daerah yang memiliki otonomi khusus dan keistimewaan dan dilaksanakan berdasarkan RPJMN dan RPJMD , serta target kinerja.

Dana Desa

  • Pengalokasian memperhitungkan kinerja Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai prioritas nasional,
  • Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaanDana Desa setiap tahunnya sesuai prioritas nasional.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

-
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

-
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

-
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more