GAJI ASN vs INFLASI

Dexwis -

 

Benarkah daya beli kita meningkat atau sekadar "numpang lewat"

 Pagi ini, aroma kopi di meja kerja terasa sedikit berbeda. Di tengah riuh rendah obrolan kantor tentang kenaikan harga kebutuhan pokok yang mulai "senam" di awal tahun, ada satu pertanyaan yang menggantung di udara, namun malu-malu untuk diucapkan: "Bagaimana dengan nasib slip gaji kita tahun ini?"
Sebagai abdi negara, kita terbiasa dengan ritme pengabdian yang tenang. Namun, kita juga manusia biasa yang punya daftar belanjaan, cicilan pendidikan anak, hingga tabungan masa depan yang harus terus diisi. Kita semua sempat bermimpi bahwa tahun 2026 akan membawa kabar baik lewat angka kenaikan gaji yang bisa menjadi "napas tambahan". Namun, apa daya jika kenyataan berkata lain? Ketika angka kenaikan gaji di layar monitor tertulis 0%, sementara label harga di pasar terus merangkak naik, di situlah kesetiaan kita pada dompet dan pengabdian sedang diuji. Mari sejenak kita letakkan cangkir kopi itu. Kita tidak akan sekadar mengeluh, tapi kita akan membedah: Seberapa kuatkah daya beli kita bertahan melawan arus inflasi yang tak pernah mau berhenti? Benarkah kita sedang "mundur perlahan" secara finansial, atau justru ini saatnya kita belajar menjadi nakhoda yang lebih tangguh di tengah badai ekonomi? Mari kita buka catatannya, satu per satu.



TahunKenaikan Gaji Pokok (%)Laju Inflasi (y-on-y)Catatan Kesejahteraan
20195%2,72%Menang: Gaji naik di atas inflasi.
2020-20230%~10,5% (Kumulatif)Kalah: Daya beli tergerus akibat pandemi & kenaikan BBM.
20248%2,61%Recovery: Mengejar ketertinggalan inflasi 3 tahun sebelumnya.
2025Penyesuaian/Bertahap~2,8%Stabil: Fokus pada tunjangan dan efisiensi birokrasi.
2026?3,55% (Jan '26)Waspada: Inflasi pangan (volatile food) mulai merayap naik.

Pernahkah Anda merasa senang karena ada pengumuman gaji naik, tapi pas belanja di pasar, harga kebutuhan pokok sudah "curi start" duluan? ini Fenomena  bukan perasaan. Di dunia ekonomi, ini adalah pertarungan abadi antara Kenaikan Nominal (angka di atas kertas) dan Inflasi (si pencuri daya beli). Meskipun inflasi umum terkendali di kisaran 3%, inflasi bahan pangan seringkali melonjak di atas 8%. Inilah yang membuat ASN merasa "gaji naik tapi pasar makin mahal".  Gaji naik 8%, namun inflasi tahunan berada di angka 3,5% dan harga pangan (volatile food) melonjak hingga 10%, maka kenaikan "bersih" yang Anda rasakan sebenarnya sangat tipis. Seolah-olah pemerintah memberi Anda 8 langkah maju, tapi inflasi menarik Anda mundur 5 langkah.  Sebagai ASN di tahun 2026, memahami dinamika ini sangat penting agar dompet tidak sekadar menjadi tempat singgah sementara bagi gaji bulanan.  Antara tahun 2020 hingga 2023, gaji pokok ASN tidak mengalami kenaikan, sementara inflasi terus berjalan (kumulatif sekitar 10-11%).  Kita tidak bisa melihat tahun 2026 secara terpisah.  Artinya, kenaikan 8% di tahun 2024 dan apabila 2026 tidak ada kenaikan gaji ASN artinya belum ada recovery untuk mengembalikan daya beli yang sempat hilang selama masa pandemi.

Jangan biarkan kenaikan gaji ini lewat begitu saja tanpa meninggalkan jejak di aset masa depan Anda. Jika inflasi adalah pencuri yang bekerja dalam diam, maka manajemen keuangan yang bijak adalah satpam yang menjaga kesejahteraan keluarga Anda.

Mari jadikan tahun 2026 sebagai tahun di mana ASN tidak hanya "bertahan hidup" (surviving), tapi mulai benar-benar "membangun" (thriving)



Setelah membedah data dari 2019 hingga proyeksi 2026, kita bisa menarik satu benang merah: Negara sedang mencoba mengembalikan daya beli kita yang sempat "tercuri" oleh inflasi pasca-pandemi. Namun kenaikan 8% di tahun 2024 tidaklah kuat dijadikan  instrumen pertahanan ekonomi. 

Tahun 2026 membawa tantangan tersendiri bagi para ASN. Dengan kemungkina kebijakan pemerintah yang memilih untuk tidak menaikkan gaji pokok tahun ini, sementara laju inflasi tahunan tetap bergerak konsisten di angka 2,5% hingga 3,5%, ada satu realita pahit yang harus diterima: Daya beli Anda secara teknis sedang mengalami penurunan.  Kondisi ini memang tidak ideal, namun bukan berarti kesejahteraan Anda harus ikut "statis". Di tengah absennya penyesuaian gaji dari pusat, strategi finansial mandiri menjadi satu-satunya jalan keluar. Inilah saatnya untuk:

  • Mengetatkan Ikat Pinggang: Melakukan audit pengeluaran dan memisahkan antara "kebutuhan" dan "keinginan".
  • Optimalisasi Aset: Memastikan dana darurat atau tabungan tidak hanya mengendap, tetapi ditempatkan pada instrumen yang minimal setara dengan laju inflasi.
  • Peningkatan Kapasitas: Fokus pada peningkatan kompetensi yang dapat membuka peluang pendapatan tambahan yang sah dan tidak melanggar aturan birokrasi.

Jika inflasi adalah pencuri yang bekerja dalam diam dan realitas ekonomi yang tidak bisa dihindari, maka seberapa bijak kita mengelola manajemen keuangan adalah hal sejati yang dapat  menjaga kesejahteraan kita.  Mari jadikan tahun 2026 sebagai tahun di mana ASN tidak hanya "bertahan hidup" (surviving), tapi mulai benar-benar "membangun" (thriving). Pertahanan terbaik tidak hanya datang dari keputusan pemerintah, melainkan dari keputusan Anda di depan meja kasir atau aplikasi belanja online. Kenaikan gaji adalah bonus, namun kemandirian finansial adalah keharusan. Mari kita lalui tahun 2026 dengan manajemen keuangan yang lebih cerdas dan mentalitas yang lebih tangguh.

Selamat mengatur strategi, rekan-rekan abdi negara!



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Dexwis -
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more

BELANJA HIBAH DITENGAH KETIDAKMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Dexwis -
Image
Hibah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.  hibah dapat diberikan berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan bantuan sosial ...
Read more

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

Dexwis -
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

MANAJEMEN KAS DAERAH DITENGAH TEKANAN DEFISIT ANGGARAN

Dexwis -
Image
Manajemen Kas Daerah Manajemen Kas Daerah memiliki peran yang sangat krusial  dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan keberlangsungan pelayanan publik di suatu daerah.  Manajemen kas daerah merupakan   strategi dan proses pengelolaan seluruh kas yang dimiliki daerah dengan tujuan memastikan bah wa pemerintah daerah selalu mempunyai cukup uang untuk membiayai operasionalnya, memenuhi kewajibannya dan mengoptimalkan pemanfaatannya melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, antara lain perencanaan kas, pengendalian penerimaan, pengendalian pengeluaran, optimalisasi penempatan dana, pelaporan dan akuntabilitas. Defisit Anggaran Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan, defisit merupakan hal yang wajar dan tidak selalu berarti buruk. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, defisit anggaran diperbolehkan, tetapi harus ...
Read more

PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK )

Dexwis -
Image
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Indonesia  telah melaksanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara masal  sebagai salah satu  upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah,  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Setelah tahun 2024, pengangkatan ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun formasi yang disediakan oleh pemerintah sebanyak 1.017.111 formasi PPPK pada tahun 2024 dan merupakan rekrutmen terbanyak sepanjang masa pengadaan ASN. Permendagri ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola penggajian PPPK secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengadaan  PPPK  Beberapa ketentuan penting ...
Read more

PFK atas TUNJANGAN GURU ASND TRANSFER LANGSUNG

Dexwis -
Image
Kebijakan Baru Penyaluran   Tunjangan Profesi Guru Kabar gembira bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru ASND. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat tahun 2025 telah menerbitkan kebijakan baru terkait pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Kebijakan baru tersebut yaitu mekanisme baru dalam proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), dimana selama 15 Tahun Tunjangan Propesi Guru di transfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah baru kemudian ditransfer ke penerima, maka tahun 2025 Tunjangan Profesi Guru akan ditransfer langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi hambatan birokrasi serta memastikan tunjangan diterima secara penuh dan tepat waktu. Permendikdasmen 4 Tahun 2025 Seiring dengan kebijakan baru yang diambil pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah t...
Read more

KOPERASI MERAH PUTIH DIANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Dexwis -
Image
  Perkembangan Koperasi di Indonesia Jumlah koperasi di Imdonesia sampai dengan tahun 2024 mencapai 131.617 unit berdasarkan data BPS dan mengalami peningkatan sekitar 1 % dari tahub 2023.  70 % bergerak disektor simpan pinjam dan kurang dari 30 % bergerak di sektor riil seperti pertanian, perikanan dan pertanian.  Dengan total aset koperasi diperkirakan mencapai Rp. 900 triliun pada 2024, perkiraan ini memperlihatkan pertumbuhan aset koperasi yang sangat besar. Dan koperasi di Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yaitu sebesar 6,2 %, dan terus berkontribusi bagi perekonomian Nasional seiring penetapan tahun 2025 sebagai tahun koperasi internasional oleh PBB. Koperasi Merah Putih Presiden Prabowo telah mencanangkan program koperasi Merah Putih, pembentukan Koperasi Merah Putih didasarkan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pro...
Read more

TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

Dexwis -
Image
Ditengah gencarnya penangan inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,  dunia pengelolaan keuangan daerah p ada akhir tahun 2022  dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya penyaluran dana bagi hasil secara non tunai melalui  Treasury Deposit Facility yang lebih dikenal dengan istilah TDF.   Terdapat kurang lebih 25 trilyun dana bagi hasil yang mestinya masuk ke kas daerah kisaran tanggal 29 s/d 30 Desember 2022  ternyata tidak disalurkan tunai ke kas daerah melainkan disalurkan secara non tunai melalui TDF   Apa itu TDF Salah satu  negara yang memiliki program TDF  adalah Amerika serikat yaitu  sebuah program dari Departemen Keuangan Amerika Serika yang memungkinkan beberapa lembaga pemerintah untuk menempatkan saldo kas mereka di Federal Reserve Banks.  Program ini dibuat untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengelolaan dana pemerintah serta untuk menjamin keamanan dana tersebut.  dibawah Treasury Depo...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

Dexwis -
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

PPH Psl 21 DALAM SKEMA TER

Dexwis -
Image
PPH Pasal 21  Dalam Regulasi  Berbagai peraturan perpajakan telah diterbitkan pasca diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 2021). Mulai dari peraturan PPN, PPh dan sebagainya. Namun  pajak merupakan momok tersendiri  bagi masyarakat umum tentunya. Salah satu peraturan perpajakan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023  Peraturan Pemerintah  ini mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif pemotongan terhadap  Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas: Tarif berdas...
Read more