REFORMASI PENYALURAN DAK FISIK KE PENYEDIA BERDASARKAN PMK 25 TAHUN 2026

Dexwis -

 

Reformasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Pemerintah Pusat dari tahun ketahun terus melakukan perubahan tatakelola dana transfer ke daerah, berawal dari penyaluran dana BOSP langsung ke sekolah, penyaluran BOK Puskesmas langsung ke rekening FKTP atau Puskesmas, penyaluran TPG Tamsil langsung ke rekening guru atau penerima, kemudian penyaluran DAK Non Fisik lainya yaitu BOP MTB juga disalurkan langsung ke rekening MTB.  Hal ini dilakukan tentu untuk mengatasi masalah-masalah klasik yang terjadi ketika Dana Transfer ke Daerah di lakukan transfer ke Kas Daerah. Aliran dana berjenjang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah baru ke pihak pelaksana kegiatan, dan tentunya dengan syarat-syarat penyaluran yang cukup rumit, baik penyaluran dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Daerah ke penyedia.

Di tahun 2026 tranformasi penyaluran dana transfer ke daerah juga mentransformasi kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Meskipun skema klasik masih tetap dipergunakan pada masa transisi tahun 2026 didasarkan hubungan berjenjang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyedia barang/jasa. Namun ditahun 2027 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2026 sudah diberlakuan.




PMK 25 tahun 2026 diterbitkan untuk menyempurnakan dan menggantikan ketentuan pengelolaan DAK Fisik sebelumnya guna mengoptimalkan dampak dana transfer terhadap perekonomian daerah.  Adapun poin-poin penting dari PMK 25 yaitu :

  • Penyempurnaan penyaluran, memperbarui mekanisme penyaluran dan agar lebih efisien dan tepat sasaran;
  • Optimalisasi  Ekonomi, ditujukan agar penggunaan dana benar-benar memberikan dorongan maksimal terhadap pembangunan infrastruktur dan perekonomian ditingkat daerah.

Skema penyaluran langsung

Berdasarkan PMK 25 tahun 2026 terdapat dua skema penyaluran 
  • Penyaluran langsung untuk penyaluran  DAK fisik bertahap untuk pekerjaan kontraktual oleh pihak ketiga. Disalurkan langsung dari RKUN ke penyedia.
  • Penyaluran melalui RKUD khusus untuk pekerjaan secara swakelola dan kegiatan penunjang (operasional DAK Fisik)
Meskipun salur langsung ke penyedia, transaksi atau penyaluran tetap diakui sebagai belanja daerah yang sah dalam laporan pemerintah daerah. 
Berikut langkah-langkah penyaluran langsung :

  • Pengajuan Tagihan oleh Penyedia Penyedia menyerahkan dokumen pendukung ke OPD (Dinas terkait).

  • Verifikasi Ketat OPD OPD wajib memverifikasi dokumen maksimal 7 hari kerja. Jika oke, OPD mendaftarkan rekening dan NPWP penyedia ke sistem perbendaharaan negara (OM-SPAN TKD).

  • Pencairan Otomatis KPPN memproses penyaluran langsung dari RKUN ke rekening penyedia.

Persyaratan Dokumen dan Aturan Jaminan Bank

Tentu ini merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan oleh rekanan dan opd pengampu DAK Fisik

  • Dokumen Dasar: Kontrak/adendum, BAST (Berita Acara Serah Terima), BAPP, BAP, NPWP, dan rekening bank penyedia

  • Aturan Ketat Jaminan Bank (Pasal 49 & 50):Uang Muka (Penyaluran Pertama): Penyedia wajib melampirkan Jaminan Bank senilai uang muka agar dana bisa cair sebelum pekerjaan dimulai.

  • Penyelesaian Akhir (Pekerjaan Belum 100%): Jika sudah mendekati batas akhir tahun (20 Desember) tetapi progres belum 100%, penyedia bisa mencairkan sisa pembayaran dengan syarat melampirkan Jaminan Bank sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum selesai.

  • Sanksi: Jika wanprestasi, Pemda berhak mencairkan Jaminan Bank tersebut ke RKUD dan diakui sebagai Sisa DAK Fisik.

Batas Waktu dan frekuensi penyaluran

Penyaluran DAK Fisik baik dari perencanaan kemudian pelaksanaan memiliki mekanisme yang sangat ketat, untuk itu perlu selalu diperhatikan batas waktu penyampaian persyaratan untuk penyalurannya. Batas-batas waktu krusial di OM-SPAN TKD

  • Frekuensi: Penyaluran maksimal 6 kali dalam setahun per subbidang (maksimal 1 kali sebulan).

  • 31 Juli: Batas akhir mendaftarkan Data Kontrak/Kegiatan baru.

  • 20 Desember (Pukul 17.00 WIB): Batas akhir penyampaian dokumen untuk penyaluran terakhir.

  • Semua dokumen persyaratan wajib melalui proses Reviu oleh Inspektorat Daerah (APIP) terlebih dahulu.

Masa Transisi Tahun 2026 

  • Klarifikasi Penting: Beri penegasan bahwa skema langsung ke penyedia (Pasal 47-57) baru berlaku efektif pada tahun anggaran 2027 (Pasal 81).

  • Aturan Khusus TA 2026: Sepanjang tahun 2026, penyaluran masih menggunakan mekanisme lama (transfer RKUN ke RKUD) baik secara Bertahap (Tahap I maks 25%, Tahap II maks 70%, Tahap III penyelesaian) maupun Sekaligus (untuk pagu di bawah Rp1 Miliar atau rekomendasi khusus K/L).

Kelebihan dan kelemahan mekanisme salur langsung

Perubahan kebijakan penyaluran DAK Fisik tentu memiliki  kelebihan  dan kelemahan dari mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik secara langsung berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 25 Tahun 2026.

Kelebihan Penyaluran Langsung Penyaluran DAK Fisik secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening pihak ketiga atau penyedia memberikan beberapa dampak positif, antara lain:

  • Mempercepat Waktu Penyerapan Anggaran Proses birokrasi menjadi lebih ringkas karena dana tidak perlu mengendap terlebih dahulu di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Hal ini memangkas rantai birokrasi dan mempercepat proses pembayaran kepada penyedia barang/jasa atau kontraktor pelaksana proyek di lapangan.

  • Meminimalkan Risiko Idle Cash di Daerah Seringkali dana yang ditransfer ke RKUD tidak langsung digunakan atau tertahan karena kendala administrasi internal pemerintah daerah. Dengan penyaluran langsung, risiko dana menganggur (idle cash) di kas daerah dapat ditekan secara signifikan.

  • Meningkatkan Efisiensi dan Ketepatan Sasaran Dana disalurkan berbasis pada progres riil atau penyelesaian tahapan pekerjaan yang valid. Hal ini memastikan bahwa anggaran yang keluar dari pusat benar-benar sesuai dengan hasil fisik yang telah dikerjakan di lapangan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau pengalihan fungsi anggaran untuk program daerah lainnya.

  • Kepastian Pembayaran bagi Mitra/Penyedia Jasa Pihak ketiga (kontraktor) mendapatkan kepastian pembayaran yang lebih tepat waktu setelah mereka memenuhi kewajiban kontraktualnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan gairah sektor swasta dalam bekerja sama menyelesaikan proyek strategis daerah.

Kelemahan Penyaluran Langsung Meskipun memiliki banyak kelebihan, mekanisme ini juga membawa sejumlah tantangan dan kelemahan potensial, di antaranya:

  • Ketergantungan Tinggi pada Kesiapan Dokumen Administrasi Daerah. Mekanisme ini menuntut verifikasi data dan dokumen pendukung yang sangat ketat (seperti kontrak, berita acara serah terima, atau laporan progres fisik). Jika perangkat daerah lambat dalam mengunggah atau memvalidasi dokumen tersebut ke dalam sistem, penyaluran dana akan langsung terhambat secara otomatis.

  • Beban Verifikasi yang Berat di Tingkat Pusat/KPPN Pihak penyalur (dalam hal ini KPPN selaku Kuasa BUN) harus memverifikasi dokumen pengajuan secara lebih detail karena langsung berhubungan dengan transaksi rincian kegiatan fisik. Hal ini berpotensi menimbulkan penumpukan antrean verifikasi pada masa-masa puncak (end of year atau batas akhir pengajuan tahap).

  • Berkurangnya Fleksibilitas Pengelolaan Kas Daerah Oleh karena dana mengalir langsung tanpa singgah di RKUD, pemerintah daerah kehilangan fleksibilitas untuk mengelola likuiditas atau arus kas konsolidasian daerah secara menyeluruh. Pengawasan arus dana secara makro di tingkat daerah menjadi lebih menantang bagi Badan Pengelolaan Keuangan daerah.

  • Risiko Kegagalan Proyek Akibat Sanksi Administratif Jika terdapat ketidaksesuaian data atau keterlambatan pemenuhan syarat oleh salah satu pihak, sistem dapat mengunci atau menghentikan penyaluran secara langsung. Hal ini berisiko membuat proyek fisik mangkrak di tengah jalan apabila daerah tidak memiliki dana pendamping dari PAD untuk menutupi kendala administratif tersebut.

Penyaluran langsung DAK Fisik tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan rekanan. Terutama rekanan wajib memastikan keberlanjutan proyeknya, desiplin administrasi serta pelaksanaan proyek wajib dijaga, karena penyaluran dana langsung dari pemerintah pusat tentunya juga dengan berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi. Sangsi selalu menunggu apabila pelaksanaan kegiatan tidak tertib dan persyaratan salur tidak bisa dipenuhi.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

BELANJA HIBAH DITENGAH KETIDAKMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Dexwis -
Image
Hibah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.  hibah dapat diberikan berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan bantuan sosial ...
Read more

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Dexwis -
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more

MANAJEMEN KAS DAERAH DITENGAH TEKANAN DEFISIT ANGGARAN

Dexwis -
Image
Manajemen Kas Daerah Manajemen Kas Daerah memiliki peran yang sangat krusial  dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan keberlangsungan pelayanan publik di suatu daerah.  Manajemen kas daerah merupakan   strategi dan proses pengelolaan seluruh kas yang dimiliki daerah dengan tujuan memastikan bah wa pemerintah daerah selalu mempunyai cukup uang untuk membiayai operasionalnya, memenuhi kewajibannya dan mengoptimalkan pemanfaatannya melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, antara lain perencanaan kas, pengendalian penerimaan, pengendalian pengeluaran, optimalisasi penempatan dana, pelaporan dan akuntabilitas. Defisit Anggaran Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan, defisit merupakan hal yang wajar dan tidak selalu berarti buruk. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, defisit anggaran diperbolehkan, tetapi harus ...
Read more

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

Dexwis -
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

PFK atas TUNJANGAN GURU ASND TRANSFER LANGSUNG

Dexwis -
Image
Kebijakan Baru Penyaluran   Tunjangan Profesi Guru Kabar gembira bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru ASND. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat tahun 2025 telah menerbitkan kebijakan baru terkait pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Kebijakan baru tersebut yaitu mekanisme baru dalam proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), dimana selama 15 Tahun Tunjangan Propesi Guru di transfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah baru kemudian ditransfer ke penerima, maka tahun 2025 Tunjangan Profesi Guru akan ditransfer langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi hambatan birokrasi serta memastikan tunjangan diterima secara penuh dan tepat waktu. Permendikdasmen 4 Tahun 2025 Seiring dengan kebijakan baru yang diambil pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah t...
Read more

PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK )

Dexwis -
Image
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Indonesia  telah melaksanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara masal  sebagai salah satu  upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah,  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Setelah tahun 2024, pengangkatan ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun formasi yang disediakan oleh pemerintah sebanyak 1.017.111 formasi PPPK pada tahun 2024 dan merupakan rekrutmen terbanyak sepanjang masa pengadaan ASN. Permendagri ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola penggajian PPPK secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengadaan  PPPK  Beberapa ketentuan penting ...
Read more

KOPERASI MERAH PUTIH DIANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Dexwis -
Image
  Perkembangan Koperasi di Indonesia Jumlah koperasi di Imdonesia sampai dengan tahun 2024 mencapai 131.617 unit berdasarkan data BPS dan mengalami peningkatan sekitar 1 % dari tahub 2023.  70 % bergerak disektor simpan pinjam dan kurang dari 30 % bergerak di sektor riil seperti pertanian, perikanan dan pertanian.  Dengan total aset koperasi diperkirakan mencapai Rp. 900 triliun pada 2024, perkiraan ini memperlihatkan pertumbuhan aset koperasi yang sangat besar. Dan koperasi di Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yaitu sebesar 6,2 %, dan terus berkontribusi bagi perekonomian Nasional seiring penetapan tahun 2025 sebagai tahun koperasi internasional oleh PBB. Koperasi Merah Putih Presiden Prabowo telah mencanangkan program koperasi Merah Putih, pembentukan Koperasi Merah Putih didasarkan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pro...
Read more

TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

Dexwis -
Image
Ditengah gencarnya penangan inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,  dunia pengelolaan keuangan daerah p ada akhir tahun 2022  dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya penyaluran dana bagi hasil secara non tunai melalui  Treasury Deposit Facility yang lebih dikenal dengan istilah TDF.   Terdapat kurang lebih 25 trilyun dana bagi hasil yang mestinya masuk ke kas daerah kisaran tanggal 29 s/d 30 Desember 2022  ternyata tidak disalurkan tunai ke kas daerah melainkan disalurkan secara non tunai melalui TDF   Apa itu TDF Salah satu  negara yang memiliki program TDF  adalah Amerika serikat yaitu  sebuah program dari Departemen Keuangan Amerika Serika yang memungkinkan beberapa lembaga pemerintah untuk menempatkan saldo kas mereka di Federal Reserve Banks.  Program ini dibuat untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengelolaan dana pemerintah serta untuk menjamin keamanan dana tersebut.  dibawah Treasury Depo...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

Dexwis -
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

POKOK-POKOK PERUBAHAN PMK 59 TAHUN 2022

Dexwis -
Image
PMK 59 TAHUN 2022 Dalam rangka mendukung penggunaan produk dalam negeri, serta mendorong transparansi dan efisiensi belanja Instansi Pemerintah, perlu diberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dan bagi pihak lain yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi sehubungan dengan pengadaan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah serta bahwa untuk mendukung gerakan nasional non tunai, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemungutan pajak bagi lnstansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan lnstansi Pemerintah Desa yang melakukan belanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah.  Atas dasar pertimbangan tersebutlah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 /PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nom...
Read more