Migrasi User Simponi ke Billing Perbendaharaan

-

 "Billing " bukan istilah asing lagi bagi insan treasury baik di pemerintah pusat dan daerah. Penyetoran  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan lainnya ke kas negara dilakukan melalui billing system.  Direktorat Jenderal Anggaran yang semula mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Negara Lainnya (SIMPONI), selanjutnya  akan dilakukan penyesuaian penerbitan kode billing pada eselon I Kementerian Keuangan :

  • DJA untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  • DJP untuk Penerimaan Pajak Dalam Negeri selain cukai
  • DJBC untuk Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional dan Cukai 
  • DJPb untuk Penerimaan PFK,Pengembalian Belanja, Setoran sisa TU/TUP dan lainnya.


                                                                



Terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2021 tentang Tata Cara Penerbitan Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya melalui Billing Perbendaharaan tanggal 31 Desember 2021,  merupakan salah satu dasar hukum pengalihan  penerbitan billing penerimaan lainnya dari DJA ke DJPb, yang dikenal dengan migrasi Simponi ke Billing Perbendaharaan.

Ruang lingkup pengaturan dalam PER-17/PB/2021 :
  • Tata cara penerbitan Kode Billing Penerimaan Negara lainnya  berupa pembuatan Kode Billing Penerimaan Negara lainnya melalui Billing Perbendaharaan, dan  penatausahaan Kode Billing Penerimaan Negara lainnya pada Billing Perbendaharaan. 
  • Penerimaan Negara lainnya  terdiri dari:  Penerimaan Dana PFK, Penerimaan Pengembalian Belanja, Setoran sisa UP/ TUP, dan  Setoran Sisa Pendapatan Hibah Langsung. 
  • Penerimaan Negara lainnya  dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing.

Salah satu wajib bayar atau wajib setor atas Penerimaan Negara Lainnya adalah "Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah". Dana PFK yang di kelola oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang penyetoran ke Kas Negara menggunakan billing :
  • Iuran Jaminan Kesehatan
  • Iuran Wajib Pegawai Untuk Dana Pensiun
  • Iuran JHT
  • Simpanan Taperum yang saat ini dalam proses pengalihan ke Tapera

Migrasi User 

Dalam pasal 39 Ketentuan Peralihan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2021, dalam rangka mewujudkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan penggunaan Billing Perbendaharaan, pengguna Simponi dapat mengakses Billing Perbendaharaan pada Portal Penerimaan Negara melalui migrasi user.  

Migrasi user diatur sebagai berikut :
  • pengguna Simponi mengakses Portal Penerimaan Negara dan memilih menu Migrasi Pengguna Simponi
  • pengguna Simponi melakukan perekaman alamat email dan usemame yang digunakan pada Simponi
  • atas perekaman alamat e-mail dan usemame, Portal Penerimaan Negara menyampaikan tautan reset password ke alamat e-mail pengguna.
Apabila Billing Perbendaharaan telah di lounching maka pembuatan billing pada simponi ditutup, simponi tidak bisa lagi membuat kode billing untuk penerimaan negara lainnya.
Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah harus siap-siap migrasi user dari simponi ke billing perbendaharaan pada portal Penerimaan Negara.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

-
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

-
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

-
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more