DANA BOS 2022 TRANSFER LANGSUNG KE REKENING SEKOLAH

-

Dalam rangka menyederhanakan birokrasi, Kemenkeu bersama Kemendikbudristek dan Kemendagri berkolaborasi dalam melakukan reformasi anggaran dan integrasi sistem pengelolaan Dana Bos. Salah satu reformasi dari Kemenkeu yaitu dengan diterbitkannya PMK 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.



Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) berdasarka PMK 119/PMK.07/2021 terdiri dari:

  • Dana BOS;
  • Dana BOP PAUD;
  • Dana BOP Kesetaraan;
  • Dana TPG ASN Daerah;
  • Dana Tamsil Guru ASN Daerah;
  • Dana TKG ASN Daerah; dan
  • DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
Dana BOS terdiri dari 
  • BOS Reguler;
  • BOS Kinerja; dan/atau 
  • BOS Afirmasi.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyaluran baik Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan maka pada tahun 2022 telah dilakukan beberapa penyempurnaan yaitu penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 173  (seratus tujuh puluh tiga) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Dana BOS REGULER

Penyaluran Dana BOS dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Sekolah. 
Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan :
  • Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota
  • Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota
  • Tahap III paling cepat bulan September sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota
Mekanisme pelaporan Dana BOS  Reguler, sekolah menyampaikan laporan realisasi Dana Bos Reguler kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan  melalui aplikasi pengelolaan Dana BOS.  Berdasarkan laporan tersebut kemudian melakukan perhitungan penyaluran untuk tiap sekolah, kemudian melakukan verifikasi terhadap sekolah penerima Dana Bos yang telah menyampaikan laporan, berdasarkan hasil verifikasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS Reguler ke Kementerian Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  • paling lambat tanggal 30 Juni untuk penyaluran tahap I
  • paling lambat tanggal 31 Agustus untuk penyaluran tahap II, dan
  • paling lambat tanggal 30 Nopember untuk tahap III

Dana BOS Kinerja dan/atau Dana Bos Afirmasi

Penyaluran Dana BOS Kinerja dan/atau Afirmasi dilakukan paling cepat bulan April.
Mekanisme pelaporan untuk Dana BOS Kinerja dan/atau Afirmasi, sekolah menyampaikan laporan realisasi Dana Bos Kinerja dan/atau Afirmasi kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan  melalui aplikasi pengelolaan Dana BOS.  kemudian Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi terhadap sekolah penerima Dana Bos yang telah menyampaikan laporan, berdasarkan hasil verifikasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS Kinerja dan/atau Afirmasi Kementerian Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dengan penyaluran dana BOS langsung dari RKUN ke rekening sekolah diharapkan  segera bisa dimanfaatkan oleh sekolah dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di masa pandemi Covid 19 yang mana dunia pendidikan mengalami tantangan yang sangat berat.  Dengan transfer langsung dana bos dari RKUN ke rekening sekolah, sekolah wajib tetap menjaga akuntabilitas, efektifitas dan kualitas  pengelolaan Dana Bos.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

-
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

-
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

-
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more