UMP DAN UMK DI PROPINSI BALI

-

Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/kota

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Permennaker tersebut bertujuan mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah, yaitu : upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.  Upah minimun terdiri atas :

  • Upah minimum propinsi (UMP)
  • Upah minimun kabupaten/kota (UMK)

Upah Minimun Propinsi Bali

Pada tanggal 24 Nopember 2022 Pemerintah Propinsi Bali telah menetapkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 847/03-M/HK/2022 tentang Upah Mnimum Propinsi Bali Tahun 2023. Dimana dalam keputusan tersebut menetapkan Upah Minimum Propinsi Bali Tahun 2023 sebesar Rp. 2.713.672,28 ( Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah dua puluh delapan sen) per bulan. UMP Bali Tahun 2023 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023. Upah Minimum Propinsi Bali Tahun 2023 mengalami peningkatan dari Upah Minimum Propinsi Bali Tahun 2022 yang hanya sebesar Rp. 2.516.971,00  (Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) per bulan. 
Keputusan Gubernur Bali Nomor 847/03-M/HK/2022 tentang Upah Mnimum Propinsi Bali Tahun 2023 telah diumumkan berdasarkan Pengumuman pada tanggal 26 Nopember 2022 dengan Nomor : B.23.569/14046/IV/DISNAKERESDM Tentang UPAH MINIMUM PROPINSI BALI TAHUN 2022.


Upah Minimum Kabupaten/Kota

Untuk  Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 di wilayah Propinsi Bali ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 869/03-M/HK/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023, dan diumumkan pada tanggal 5 Desember 2022  dengan pengumuman Nomor : B.23.569/14423/IV/DISNAKERESDM Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023.

Adapun besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota seBali tahun 2023, sebagaiberikut :

1. Kabupaten Jembrana              Rp. 2.738.698,00

2. Kabupaten Tabanan                Rp. 2.824.613,12

3. Kabupaten Badung                 Rp. 3.163.837,32

4. Kabupaten Gianyar                 Rp. 2.837.680,02

5. Kabupaten Klungkung            Rp. 2.714.642,00

6. Kabupaten Karangasem          Rp. 2.730.264,15

7. Kabupaten Buleleng               Rp. 2.716.206,49

8. Kota Denpasar                        Rp. 2.994.646,14

Sedangkan Kabupaten Bangli mengikuti Upah Minimum Propinsi. Pada Tahun 2023 baik Upah Minimum Propinsi maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Bali mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022.

Berikut adalah besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Bali selama 3 tahun terakhir :



Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota ini wajib dijadikan sebagai bahan acuan oleh pemerintah daerah maupun oleh perusahaan dan para pelaku industri sebagai standar minimal dalam memberikan upah seluruh karyawannya. Untuk itu upah minimum tidak berlaku secara nasional tetapi hanya berlaku untuk wilayah tertentu yang meliputi propinsi dan kabupaten/kota yang kita kenal dengan UMR


https://UMK Kabupaten/Kota di Bali

https://UMP Propinsi Bali 2023






Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

-
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

-
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

-
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more