KMK Nomor 198 Tahun 2026: Angin Segar Belanja Pegawai dan Ruang Fiskal Daerah

Dexwis -


Kabar baik bagi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, kini Pemerintah telah menetapkan dan mensosialisasikan regulasi terbaru yaitu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024, Dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility Pada Tahun Anggaran 2026. KMK ini menjadi angin segar sekaligus tantangan manajemen kas bagi Pemerintah Daerah, terutama karena berkaitan erat dengan pembiayaan belanja pegawai (seperti gaji PPPK) dan optimalisasi ruang fiskal daerah.



Selama bertahun-tahun, pemerintah daerah seringkali terjebak dalam dilema klasik: bagaimana menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara tanpa harus mengorbankan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Namun, terbitnya PMK Nomor 198 Tahun 2026 membawa perubahan arah angin yang signifikan. Kebijakan anyar ini bukan sekadar regulasi administratif biasa, melainkan instrumen strategis yang memberikan fleksibilitas baru bagi daerah. Inilah momentum dinamis yang menjadi angin segar untuk menyelaraskan porsi belanja pegawai, mempercepat akselerasi infrastruktur lokal, dan pada akhirnya, memicu lompatan pertumbuhan ekonomi yang nyata di daerah.

Pasal 146 UU No. 1/2022 tentang HKPD mengamanatkan bahwa porsi Belanja Pegawai maksimal adalah 30% dari total APBD. Namun, di saat bersamaan, Pemda dibebani kewajiban nasional (mandatori) untuk mengangkat ribuan Tenaga Honorer menjadi PPPK (Penuh Waktu maupun Paruh Waktu).  Jika mengangkat PPPK, porsi belanja membengkak hingga 40-50% yang artinya melanggar UU HKPD, jila membatasi belanja pegawai s/d 30 %, Pemerintah Daerah bisa jadi melakukan PHK masal atau memotong penghasilan pegawai. 

Melalui KMK Nomor 198 Tahun 2026, Pemerintah Pusat menerbitkan penyesuaian alokasi/penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), termasuk alokasi tambahan DAU dan Kurang Bayar DBH sebesar Rp18,9 Triliun sekaligus memberikan mekanisme relaksasi dan formula penyesuaian penghitungan belanja pegawai. Dengan perhitungan belanja pegawai yang lebih proporsional, daerah memiliki porsi anggaran lebih besar yang dapat dialokasikan kembali. Anggaran terbebas dapat diarahkan langsung ke sektor publik produktif seperti  infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan. KMK ini mendorong agar belanja pegawai tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban rutin, tetapi dihubungkan langsung dengan indikator kinerja capaian pembangunan daerah.

Catatan Penting: Kebijakan ini adalah angin segar, bukan kartu bebas untuk pemborosan. Pemda tetap wajib menjaga akuntabilitas.

  • Re-mapping Komposisi Anggaran: Mengaudit ulang porsi belanja pegawai dan mengidentifikasi potensi penghematan.

  • Dialihkan ke Program Sektor Unggulan: Memastikan ruang fiskal yang terbuka langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

  • Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah): Memanfaatkan kelonggaran ini untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang mampu mendongkrak PAD jangka panjang.

KMK Nomor 198 Tahun 2026 adalah momentum emas bagi daerah untuk bertransformasi dari sekadar "pembayar gaji" menjadi "penggerak pembangunan".  Pengelolaan APBD yang bijak di bawah regulasi ini akan menentukan seberapa cepat suatu daerah melesat.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

MANAJEMEN KAS DAERAH DITENGAH TEKANAN DEFISIT ANGGARAN

Dexwis -
Image
Manajemen Kas Daerah Manajemen Kas Daerah memiliki peran yang sangat krusial  dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan keberlangsungan pelayanan publik di suatu daerah.  Manajemen kas daerah merupakan   strategi dan proses pengelolaan seluruh kas yang dimiliki daerah dengan tujuan memastikan bah wa pemerintah daerah selalu mempunyai cukup uang untuk membiayai operasionalnya, memenuhi kewajibannya dan mengoptimalkan pemanfaatannya melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, antara lain perencanaan kas, pengendalian penerimaan, pengendalian pengeluaran, optimalisasi penempatan dana, pelaporan dan akuntabilitas. Defisit Anggaran Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan, defisit merupakan hal yang wajar dan tidak selalu berarti buruk. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, defisit anggaran diperbolehkan, tetapi harus ...
Read more

BELANJA HIBAH DITENGAH KETIDAKMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Dexwis -
Image
Hibah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.  hibah dapat diberikan berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan bantuan sosial ...
Read more

IMPLEMENTASI PMK 58 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MARKETPLACE

Dexwis -
Image
  PMK 58 TAHUN 2022 Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau  Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/ atau  Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.  PMK ini tentunya sangat berkaitan dengan PMK  59/PMK.03/2022. Karena kedua PMK ini berupaya untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memberi kemudahan serta memfasilitasi transaksi pengadaan secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Pokok-Pokok Pengaturan  PMK 58 Tahun 2022 Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak: Ritel Daring Pengadaan dan Marketplac...
Read more

CORETAX BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Dexwis -
Image
Yang lagi trending didunia perpajakan Indonesia, apalagi kalo bukan CORETAX SYSTEM . Coretax System merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax System disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan serta penagihan pajak. Coretax System mulai berlaku efektif digunakan 1 Januari 2025.  Coretax System tidak hanya di gunakan oleh wajib pajak sektor swasta, tapi juga oleh bendahara instansi pemerintah.  Dasar hukum dari implementasi Coretax System yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam modernisasi adminitrasi perpajakan melalui impl...
Read more

PFK atas TUNJANGAN GURU ASND TRANSFER LANGSUNG

Dexwis -
Image
Kebijakan Baru Penyaluran   Tunjangan Profesi Guru Kabar gembira bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru ASND. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat tahun 2025 telah menerbitkan kebijakan baru terkait pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Kebijakan baru tersebut yaitu mekanisme baru dalam proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), dimana selama 15 Tahun Tunjangan Propesi Guru di transfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah baru kemudian ditransfer ke penerima, maka tahun 2025 Tunjangan Profesi Guru akan ditransfer langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi hambatan birokrasi serta memastikan tunjangan diterima secara penuh dan tepat waktu. Permendikdasmen 4 Tahun 2025 Seiring dengan kebijakan baru yang diambil pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah t...
Read more

POKOK-POKOK PERUBAHAN PMK 59 TAHUN 2022

Dexwis -
Image
PMK 59 TAHUN 2022 Dalam rangka mendukung penggunaan produk dalam negeri, serta mendorong transparansi dan efisiensi belanja Instansi Pemerintah, perlu diberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dan bagi pihak lain yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi sehubungan dengan pengadaan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah serta bahwa untuk mendukung gerakan nasional non tunai, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemungutan pajak bagi lnstansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan lnstansi Pemerintah Desa yang melakukan belanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah.  Atas dasar pertimbangan tersebutlah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 /PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nom...
Read more

TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

Dexwis -
Image
Ditengah gencarnya penangan inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,  dunia pengelolaan keuangan daerah p ada akhir tahun 2022  dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya penyaluran dana bagi hasil secara non tunai melalui  Treasury Deposit Facility yang lebih dikenal dengan istilah TDF.   Terdapat kurang lebih 25 trilyun dana bagi hasil yang mestinya masuk ke kas daerah kisaran tanggal 29 s/d 30 Desember 2022  ternyata tidak disalurkan tunai ke kas daerah melainkan disalurkan secara non tunai melalui TDF   Apa itu TDF Salah satu  negara yang memiliki program TDF  adalah Amerika serikat yaitu  sebuah program dari Departemen Keuangan Amerika Serika yang memungkinkan beberapa lembaga pemerintah untuk menempatkan saldo kas mereka di Federal Reserve Banks.  Program ini dibuat untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengelolaan dana pemerintah serta untuk menjamin keamanan dana tersebut.  dibawah Treasury Depo...
Read more

PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK )

Dexwis -
Image
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Indonesia  telah melaksanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara masal  sebagai salah satu  upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah,  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Setelah tahun 2024, pengangkatan ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun formasi yang disediakan oleh pemerintah sebanyak 1.017.111 formasi PPPK pada tahun 2024 dan merupakan rekrutmen terbanyak sepanjang masa pengadaan ASN. Permendagri ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola penggajian PPPK secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengadaan  PPPK  Beberapa ketentuan penting ...
Read more

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

Dexwis -
Image
Kartu Kredit Pemerintah  (KKP) Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN kita sudah mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Per 1 Juli 2019 telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Apa itu Kartu Kredit Pemerintah? Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Kartu Kredit Pemerintah digunakan untuk menyelesaikan tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Setelah kita mengenal Kartu Kredit Pemerintah, saat ini Pemer...
Read more

NIK menjadi NPWP dalam UU HPP

Dexwis -
Image
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pada bulan Oktober 2021 RUU HPP telah disetujui DPR dan disahkan menjadi Undang-undang.  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan salah satu reformasi dibidang perpajakan yang merupakan bagian dari reformasi APBN dan reformaasi perekonomian.  Ada beberapa perubahan  penting dalam UU HPP yang patut kita ketahui, apa sajakah? Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Asistensi penagihan pajak global  Perbaikan lapisan tarif PPh orang pribadi, dengan lapisan terendah  diubah menjadi Rp. 60 Juta Penambahan lapisan tarif PPh orang pribadi sebesar 35 % untuk penghasilan kena pajak di atas Rp. 5 miliar Penambahan threshold peredaran bruto tidak kena pajak untuk UMKM Tarif PPh badan diputuskan tetap 22 %  mulai tahun 2022 Pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelaya...
Read more